Rombongan Badan Kehormatan (BK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekalongan, Senin (11/2) tadi pagi berkunjung ke DPRD Pati.(Foto:SN/dok-adv/humas-aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI -Menjadi pilihan untuk dikunjungi sebagai pembanding dan juga objek studi dari daerah lain, tentu ada yang dinilai plus dalam melaksanakan mekanisme lembaga legislatif. Sebagaimana yang berlangsung Senin (11/2) hari ini, rombongan DPRD Kota Pekalongan juga berkunjung untuk studi banding ke DPRD Pati.
Mereka yang dipimpin unsur pimpinan DPRD Kota Batik tersebut, Ismed, selain Badan Kehormatan (BK) Dewan juga Badan Anggaran (Banggar). Akan tetapi, rombongan tidak bisa diterima unsur pimpinan DPRD Pati, karena seluruh anggota DPRD dan unsur pimpinan hari ini masih harus menjadi narasumber musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.
Hal tersebut dibenarkan Sekretaris DPRD Pati< Bambang Santoso, bahwa dalam Musrenbangcam itu, baik anggota maupun semua unsur pimpinan menjadi narasumber di wilayah kecamatan yang menjadi bagian dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Di antaranya Dapil I, selain meliputi wilayah Kecamatan Kota Pati juga Margorejo, Gembong dan Kecamatan Tlogowungu.
Untuk Dapil II, meliputi Kecamatan Tayu, Margoyoso, Gunungwungkal, Cluwak, dan Kecamatan Dukuhseti. ”Selebihnya Dapil III meliputi, Kecamatan Juwana, Batangan, Trangkil, dan Wedarijaksa, Dapil IV Kecamatan Jakenan, Jaken, Pucakwangi, dan Winong, serta Dapil V meliputi Kecamatan Kayen, Sukolilo, Tambakromo, dan Kecamatan Gabus,”ujarnya.
Sekretaris DPRD Pati, Bambang Santoso (kiri) saling tukar plakat dan cenderamata dengan unsur pimpinan DPRD Kota Pekalongan.(Foto:SN/dok-adv-humas-aed)
Karena itu, katanya lagi, kedatangan rombongan tamu tersebut langsung diterima pihaknya bersama jajaran pihak eksekutif. Yakni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Turi Atmko dan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati, Edy Sutikno yang mewakili Kepala OPD yang bersangkutan, Pujo Winarno.
Dalam kunjungannya ke DPRD Pati, untuk rombongan Badan Anggaran (Banggar) berkait masalah sistem laporan keuangan daerah (LKD). ”Berkait dengan permasalahan itu secara panjang lebar dijelaskan oleh Kepala BPKAD, dan untuk Badan Kehormatan (BK) lebih fokus pada mekanismenya,”imbuh Bambang Santoso.(sn/adv)
