Ketua DPRD Pati, H Ali Badrudin (atas) dan Sekretaris DPRD Pati, Bambang Santoso (bawah).(Foto:SN/adv-aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI – Mulai Kamis (21/2) hari ini hingga Minggu (24/2) besok, seluruh anggota DPRD Pati mengikuti mimbingan teknis (Bimtek) di Semarang. Hal tersebut berkait dengan Peran DPRD dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ Kepala Daerah dan Implementasi UU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
Menyangkut materi Bimtek yang pertama, kata Ketua DPRD H Ali Badrudin melalui Sekretaris DPRD Bambang Santoso, biasanya menjadi pokok bahasan di DPRD pada Akhir Tahun Anggaran. Akan tetapi selama ini landasan operasionalnya hanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 3 Tahun 2007.
Selain LKPJ, di dalam PP tersebut ada pula hal tentang LPPD dan IPPD tapi tak ada aturan operasional lainnya, sehingga beberapa DPRD sebagai pihak yang diberi mandat untuk membahas masalah LKPJ Kepala Daerah masih berbeda. Biasanya setelah menerima LKPJ dilakukan pendalaman secara internal di kalangan anggota Dewan sesuai tata tertib (tatib).
Di sisi lain ada yang membahasnya dengan membentuk panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja), karena landasan operasionalnya memang hanya ada satu. ”Karena itu Bimtek tentang permasalahan tersebut, besar kemungkinan saat ini sudah ada landasan operasional lain yang merupakan penjabaran PP No 3 Tahun 2007 yang lebih komprehensif lagi,”ujarnya.
Jika dalam materi Bimtek muncul landasan operasional baru sesui tema tentang Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah, maka DPRD sebagai pihak yang diberi mandat maka perannya akan benar-benar maksimal. Apalagi, jika dalam menyikapi PP tersebut ada kesamaan persepsi antara DPRD kabupaten/kota satu dan lainnya.
Sebab, sifat dari pembahasan LKPJ Kepala Daerah ini adalah memberikan rekomendasi berupa catatan-catatan, saran dan masukan. ”Atau juga atas kondisi terhadap penjelasan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan. Dengan Bimtek tersebut paling tidak para anggota Dewan sudah mengantongi bekal jika nanti harus membahas LKPJ Kepala Daerah,”imbuhnya.(sn-adv)
