Ketua Komisi B DPRD Pati Sutarto Oenthersa.(Foto:SN/adv/dok-aed)
SAMIN-NEWS.COM PATI-Tiga dari empat komisi di DPRD Pati, semua melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, baik Komisi A, B maupun C. Sedangkan Komisi D dipimpin ketuanya, Mussalam ke Sumatra, tepatnya ke Pekanbaru, Riau dengan agenda masalah pendidikan.
Sementara itu Komisi A yang juga dipimpin langsung ketuanya, H Adjie Sudarmaji pada hari opertama , Senin (29/10) lalu melakukan kunjungan ke Arsop dan Perpustakaan Nasional. Karena OPD Arpusda di Pati juga perlu lebih ditingkatkan peran dan fungsinya, sehingga sebagai bahan acuan pihak legislatif adalah dengan mencari masukkan ke Arsip dan Perpustakaan Nasional.
Sedangkan satu kegiatan lainnya yang dilakukan komisi tersebut, adalah memantau dan mendampingi oara tenaga honorer berstatus K2 yang tengah berupaya keras memperjuangkan nasibnya agar bisa diangkat sebagai PNS. Bersama para tenaga honorer status sama dari seluruh Indonesia, pagi tadi melakukan demo besar-besaran ke Istana Negara.
Berkait hal tersebut, dari jumlah tenaga honorer K2 di Pati yang masih sebanyak 1.162 orang, sebagian besar melakukan demo, menuntut perbaikan nasib. Sebab, rata-rata mereka sudah mengabdi antara 15 s/d 20 tahun, tapi pemerintah dinilai abai karena pernasalahan yang sudah muncul bertahun-tahun lalu hingga sekarang belum bisa dituntaskan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, khusus Komisi B yang sama-sama melakukan kunjungan ke Jakarta mengagedakan materi soal Corporate Social Responsibillity (CRS) d lingkungan lembaga perbankan. Yakni, ke Bank DKI sebagai banknya pemerintah khusus ibu kota Jakarta, atau tak beda jauh dengan Bank Jateng.
Diperkirakan untuk bank daerah yang mempunyai cabang di seluruh Jawa Tengah, termasuk di Pati itu belum memenuhi kewajiban dalam bentuk kepedulian melalui CSR. Karena itu, wajar jika sasaran kunjungan adalah ke Bank DKI yang pasti sudah menerapkan masalah tersebut, sehingga bisa sebagai bahan acuan.
Adapun sasaran lain, adalah ke pihak yang menglola kebutuhan air minum yang selama ini dikenal Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Akan tetapi sekarang perusahaan daerah tersebut berubah status menjadi perseroan terbatas (PT), sehingga kunjungan dilakukan ke Kementrian Dalam Negeri yaitu ke Dirjen yang membawahi perusahaan daerah.
Untuk Komisi C pimpinan H Awi yang juga ke Jakarta, jelas berkunjung ke Kementrian PU PR, karena komisi tersebut harus menuntut penuntasan pembangunan ruas Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pati. Kendati pembangunan fasilitas publik itu sudah berlangsung bertahun-tahun, tapi bwlum bisa dituntaskan secara menyeluruh, karena masih ada akses ruas JLS yang baru satu jalur dengan dua lajur sepanjang lima kilometer lebih.(sn)
