SAMIN-NEWS.com,PATI – Suara rakyat Pati kembali menggema, setelah DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan Bupati. Kini masyarakat turun tangan menggalang petisi terbuka sebagai bentuk dukungan sekaligus tekanan agar proses pemakzulan berjalan tuntas dan transparan.
Petisi yang beredar di berbagai kanal media sosial itu berjudul “Kawal Pansus DPRD! Rakyat Pati Desak Pemakzulan Bupati Sampai Tuntas”. Dalam seruan tersebut, warga mendesak DPRD agar Pansus tidak berhenti sebatas formalitas, melainkan bekerja serius, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pansus jangan jadi sandiwara politik. Kami ingin ada keberanian DPRD untuk benar-benar menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati. Kalau terbukti, pemakzulan harus jalan sesuai aturan, petisi ini merupakan upaya kami, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk fokus mengawasi dan mengawal pansus yang sudah berjalan. Selain petisi kami juga mendirikan posko pengawalan di depan kantor Bupati,” ujar Em Sastroatmodjo inisiator penggalang Petisi.
Sejak diluncurkan, petisi ini mendapat respon antusias. Ratusan tanda tangan dukungan terkumpul hanya dalam hitungan jam. Mayoritas warga menyuarakan kekecewaan atas kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen melalui Perbup 17/2025, yang dinilai memberatkan rakyat dan memicu gejolak sosial.
Meski Perbup tersebut sudah dibatalkan, warga menilai masalah tidak boleh berhenti di situ. Tanggal 13 Agustus 2025 menjadi saksi bahwa masyarakat Pati tidak mau memiliki bupati yang arogan dalam kata dan kebijakan.
Bupati Sudewo sering kali membuat pernyataan kepada masyarakat yang terkesan menantang dan bahkan mengintimidasi. Menurutnya, ia tidak segan melakukan segala cara untuk menyingkirkan siapa saja yang tidak sepakat dengan kebijakannya.
“Seperti mutasi pegawai bahkan sampai pemecatan tanpa alasan yang jelas. Bupati sudewo juga selalu menggunakan cara otoriter untuk menekan semua instansi di bawah pemerintahannya,” tegas pria yang juga menjadi koordinator Masyarakat Cluwak Bergerak ini.
Langkah galang petisi ini juga dimaksudkan untuk memastikan DPRD tidak “main mata” dengan eksekutif. Warga mendesak agar proses Pansus dibuka seluas-luasnya ke publik. Serta hasil akhirnya benar-benar ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan politik yang berlaku.
“Suara rakyat Pati jelas, kami ingin DPRD berpihak pada kami, bukan pada kepentingan elite. Petisi ini adalah pengingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat,” lanjutnya.
Gerakan petisi ini dinilai jadi dukungan besar publik supaya DPRD bekerja secara serius, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Munculnya gerakan petisi rakyat bisa menjadi faktor penentu dalam dinamika Pansus. Kalau dukungan publik besar, DPRD akan sulit mundur. Petisi ini bisa menjadi tekanan moral sekaligus legitimasi politik,” tandas dia.
Hingga kini, dukungan terhadap petisi terus mengalir. Warga berharap gelombang suara rakyat ini mampu menjaga integritas Pansus, sekaligus membuka jalan menuju pemakzulan Bupati Pati apabila terbukti melanggar aturan dan mengabaikan kepentingan masyarakat.
