Bupati Sampaikan Hasil Evaluasi APBD Tahun 2021

0
21
Bupati Pati Haryanto saat menyampaikan evaluasi gubernur terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Selasa (19/7/2022)
Bupati Pati Haryanto saat menyampaikan evaluasi gubernur terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Selasa (19/7/2022)

SAMIN-NEWS.com, PATI – Bupati Pati, Haranto menyampaikan hasil penyempurnaan evaluasi gubernur terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2021 pada Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (19/7/2022).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin tersebut, Haryanto mengatakan realisasi pendapatan daerah Kabupatan Pati tahun 2021 sebesar Rp2.725.202.350.660,- yang mana terjadi kenaikan dari target yang ditetapkan.

“Naik dari target sebesar Rp2.690.806.167.000- atau keseluruhan terealisasi setara dengan 101,28 persen. Ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal dibandingkan dengan tahun anggaran 2020,” ujar Haryanto.

Sedangkan dalam tindak lanjut evaluasinya, sebutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati akan menerima saran dan masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan upaya percepatan target setiap jenis dari beberapa sektor sumber Pendapatan Daerah.

“Kami akan melakukan peningkatan pengawasan dan optimalisasi penanganan tunggakan serta meningkatkan pendapatan di tahun mendatang dengan memperhatikan akurasi prognosis,” terang Haryanto dalam materinya.

Ia melanjutkan Pemkab Pati ke depan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa. Lantaran, kata dia hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran daerah.

“Serta Pemkab Pati juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional. Sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara proporsional,” jelas Haryanto.

Akan tetapi, di depan Ketua DPRD beserta para wakilnya dan anggota dewan, Haryanto menjelaskan terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah.

Antaranya yaitu sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp313.669.000 atau 31,17 persen dari anggaran sebesar Rp1.006.434.0000.

“Sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan tidak ada realisasi atau 0,00 persen dari anggaran sebesar Rp110.000.000. Juga dari sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp1.565.096.159 atau 68,31 persen dari anggaran Rp2.291.054.000,” sebutnya.

“Ke depan akan dilakukan perbaikan komposisi belanja diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat serta atas kegiatan OPD yang tidak terserap maksimal akan ditingkatkan kualitas perencanaan penganggaran masing-masing OPD,” tegasnya.