Menelisik Sejarah Hari Jadi Pati (7); Dampak dari Memilih di Bawah Kekuasaan (bersambung)

0
48
Mengawali setiap peringatan Hari Jadi Pati, pada tanggal 6 Agustus sore hari dilangsungkan doa bersama dilanjutkan acara kenduri, di Pendapa Kemiri, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati.

SISI lain pilihan Tim Penyusun Sejarah Hari Jadi Pati yang berkiblat pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, tentu membawa dampak. Yakni, Kadipaten Pati Pesantenan secara terus menerus berada di bawah setiap pemegang kekuasaan, kendati masa pemerintahan yang satu dan satu berikutnya sudah runtuh.

Hal tersebut memang  fakta sebuah pengakuan defako oleh para penguasa pemerintahan pada masanya, dan pembenarannya menjadi acuan tim penyusun sejarah yang bersangkutan. Dai memilih Kadipaten Pati di bawah masa pemerintahan Majapahit, maka begitu masa pemerintahan kerajaan tersebut runtuh berganti berdirinya Kerajaan Islam, Demak di akhir abad 15 atau di Tahun (1475-1548) Kadipaten Pati Pesantenan pun berada di bawah pemerintahan kerajaan itu.

Demikian pula setelah berakhirnya Kerajaan Islam Demak, pemerinahan kerajaan pun berpindah dari kawasan pesisir ke wilayah pedalaman, yaitu Pajang (1549-1587). Pada masa pemerinahan Sultan Hadiwijoyo ini, Pati tidak mempunyai tata pemerintahan, sehingga wilayahnya berubah status sebagai ”Bumi Perdikan”  yang disebut juga sebagai ”Bumi Putihan” tapi tetap di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang.

Pada masa pemeritahan inilah, atau di sekitar Tahun 1567, Sultan Hadiwijoyo memberikan perintah kepada Ki Ageng Penjawi untuk menuju ke Pati, dan menata kembali Bumi Pati yang konon disebut-sebut sebagai hadiah dari Sultan HadiWijoyo. Sebab, Ki Ageng Penjawi bersama Ki Ageng Pemanahan berhasil menuntaskan perlawanan Adipati Jipang Panolan, Harya Penangsang.

Refleksi dari kirab prosesi perpindahan pusat pemerintahan Kadipaten Pati Pesantenan di Kemiri ke Kaborongan pada peringatan Hari Jadi Ke-696 Pati, tanggal 7 Agustus 2019 atau sebelum masa pandemi Covid-19.

Akan tetapi, janji hadiah Alas Mentaok untuk Ki Ageng Pemanahan justru belum juga diberikan oleh Sultan Pajang, sehingga muncul anggapan di kalangan masyarakat Pati bahwa Pati itu ada lebuh dahulu dibanding Mataram. Sebab, Mataram sendiri kala itu masih berupa alas/hutan, dan bahkan secara defakto saja belum diberikan oleh Sultan Pajang, sehingga atas kodisi itu ada yang menyebutkan pula bahwa Mataram itu ”kalah awu” dengan Pati.

Hanya saja di balik kondisi itu pula, muncul pendapat atau bisa disebut juga pameo bahwa Pati itu ”thikthang” (nduwe sithik athang-athang) atau punya sesuatu sedikit saja sudah menurun semangat kerjanya. Selain itu ada pula Pati dengan sebutan ”kethek menek tiba mati” , yaitu sementara  pendapat  menyebutkan bahwa orang Pati itu jika ingin bisa menduduki suatu jabatan tinggi, akhirnya pasti akan jatuh terpuruk.

Karena itu, jika ingin meraih suatu jabatan tinggi harus meninggalkan atau keluar dari Pati, sedangkan sebutan untuk Pati lainnya adalah sebagai ”Kota Pensiunan” . Dengan kata lain, Pati dirasakan sebagai kota yang nyaman untuk tempat tinggalnya para pensiunan para ”pungguwa” negara,” sehingga pada masa pemerintahan Bupati Pati Saoedji (almarhum) berupaya keras untuk memacu dan meningkatkan etos kerja warganya, serta menghapus pameo jelek tersebut.

Besar kemungkinan karena sudah terlanjur menerima latar belakang sejarah para pendahulunya, maka kendati Pati disebut-sebut dari sisi masa (umur) sudah mendekati tujuh abad, tapi dibanding semasanya, yaitu Mataram yang menjadi Yogyakarta Hadininggrat berbalik ganti kalah dalam banyak hal. Padahal masa itu, sempat muncul penerus sejarah sesudah Majapahit, Demak, dan Pajang, yaitu  Mataram (1587) di bawah Ki Ageng Pemanahan dengan putranya Sutawijaya dan Pati Ki Ageng Penjawi bersama putranya Wasis Joyokusumo (bersambung).