SAMIN-NEWS.com – Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi ajakan untuk berhenti membayar pajak kendaraan yang ramai beredar di media sosial, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Imbauan tersebut disampaikan Chandra saat melakukan kunjungan ke RSUD RAA Soewondo Pati, Jumat (20/2/2026). Ia menegaskan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara sekaligus bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Terkait isu yang berkembang, saya mengimbau masyarakat Kabupaten Pati untuk tetap taat membayar pajak kendaraan. Pajak kendaraan adalah kewajiban kita bersama dan hasilnya kembali untuk kepentingan publik, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar,” ujar Chandra.
Ia menjelaskan, isu yang beredar muncul akibat informasi yang tidak utuh mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah percaya pada narasi yang belum terverifikasi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada kenaikan PKB pada 2026. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Jateng, 13 Februari lalu.
“Kami tegaskan, posisi PKB tahun 2026 dibandingkan 2025 tidak ada kenaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, disebut telah menginstruksikan pengkajian terkait kemungkinan pemberian relaksasi atau keringanan PKB tahun ini. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Menanggapi hal itu, Chandra kembali menekankan pentingnya literasi informasi di ruang digital. Ia mengajak masyarakat dan pemerintah untuk terus bersinergi agar kebijakan publik dipahami secara utuh serta tidak disalahartikan, sehingga kepercayaan publik dan iklim pembangunan tetap terjaga.
