Momentum HUT RI dan Kabupaten Pati Diisi dengan Ide-ide Kreatif

0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Nur Sukarno
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Nur Sukarno

SAMIN-NEWS.com, PATI – Di bulan Agustus selain memperingati hari ulang tahun kemerdekaan republik ke-77 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati mempunyai satu hajat lagi yakni memperingati hari jadinya yang bertepatan dengan Agustus tahun 2022 ini Kabupaten Pati telah menginjak usia ke-699.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Nur Sukarno menyatakan peringatan peristiwa yang penting ini sudah membudaya di Indonesia. Apalagi peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hari jadi Pati dan hari pada saat bapak bangsa Indonesia Soekarno – Hatta memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tonggak sejarah berdirinya Pati dan NKRI. Peristiwa pada saat itu cukup berat, penuh rintangan dan tantangan tanpa ridlo dari Tuhan mustahil terjadi,” katanya, Minggu (7/8/2022).

Peristiwa penting tersebut, ungkapnya perlu kita kenang dengan cara memperingati, merefleksi serta mengambil pelajaran dari tiap momen. Sehingga kita bisa membayangkan perjuangan para pendahulu kita yang telah berkorban baik mulai tenaga, pikiran, materi hingga nyawa taruhannya.

Sebab bangsa yang besar tidak akan melupakan sejarah bangsanya sendiri. Oleh karena itu, dirinya meminta kemerdekaan serta pada momen hari jadi Pati ke-699 ini diisi dengan kreativitas ide-ide gagasan.

“Ke depan kita harus berbuat baik untuk negeri ini supaya lebih baik dan maju, sehingga pengorbanan para pendahulu kita tidak sia sia. Sebagai generasi penerus dan kedudukan kita (profesi kita) di mana saja, wajib untuk mengisi kemerdekaan,” ujarnya.

Di sisi lain, dirinya sebagai anggota DPRD yang merupakan representasi wakil rakyat berkewajiban melaksanakan amanah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pertama, kata Sukarno fungsi dewan dalam penganggaran bersama eksekutif (Bupati) harus benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat walaupun tidak mungkin bisa 100 persen. Akan tetapi mengingat terbatasnya anggaran daerah kebijakan tersebut disusun dengan prinsip skala prioritas.

“Kedua fungsi Legislasi (pembuatan Perda) juga harus mengedepankan kebutuhan rakyat sesuai slogan Kabupaten Pati “Bumi Mina Tani” yaitu bidang Pertanian dan Perikanan (sesuai urusan pilihan dari Pemerintah Pusat),” imbuhnya.

Selanjutnya, yakni fungsi pengawasan harus benar-benar dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. “Semuanya kalau dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan InsyaAllah bisa tercapai, karena kinerja DPRD kolektif kolegial,” pungkasnya.(adv)