JM-PPK Pertanyakan Kebijakan Pemerintah soal Pangan dan Lingkungan

0
Sejumlah petani dari JM-PPK saat upacara memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia di Pegunungan Kendeng
Sejumlah petani dari JM-PPK saat upacara memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia di Pegunungan Kendeng

SAMIN-NEWS.com, PATI – Pertanyaan dari pojok selatan Kabupaten Pati yang mengatasnamakan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) kepada kebijakan yang diambil oleh pemerintah di tengah krisis global baik ekonomi, pangan hingga isu lingkungan hidup dan ruang produksi.

Koordinator JM-PPK, Gunretno menilai krisis global dari berbagai tantangan yang dihadapi saat ini mulai sumber-sumber produksi pangan hingga produksi energi menghentikan eksportnya karena konflik perang, sudah pasti akan membawa dampak berantai.

Seharusnya, sebut Gunretno pengambil kebijakan di negeri kita tercinta ini, baik pemerintah pusat maupun daerah, berupaya sekuat tenaga untuk melindungi ruang-ruang produksi pertanian dan melindungi hutan-hutan sebagai pusat dari sumber mata air serta keanegaragaman hayati.

“Tetapi yang terjadi bertolak belakang, justru di saat awal pandemi, DPR dan Pemerintah ngebut mengesahkan Omnibuslaw dan UU Minerba dengan alasan klise demi investasi dan lapangan pekerjaan,” ujar Gunretno dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (19/8/2022).

“Pertanyaannya, apa benar investasi untuk kepentingan seluruh anak bangsa? Apa benar lapangan pekerjaan melimpah ruah untuk anak-anak muda seluruh negeri ini,” tanya Gunretno.

Pasalnya, dirinya mengungkapkan pada faktanya yang ada tenaga kerja asing justru semakin banyak didatangkan dan mayoritas rakyat yang hidup di desa dan pedalaman menelan pil pahit sebagai dampak dari diobralnya ijin alih fungsi lahan-lahan produktif menjadi kawasan industri, pariwisata, ppertambangan serta ijin deforestasi (penggundulan hutan).

“Kaidah penyusunan Amdal yang benar dilompati dan disulap hanya demi legalnya proses-proses di atas. Sekaya-kayanya suatu negara, jika kebutuhan pangan bergantung import, pasti akan ambruk jika tantangan global seperti saat ini,” tegasnya.

Selain persoalan krisis pangan itu, dirinya menyebut kita terancam tidak punya generasi penerus sebagai petani. Karena, sistem yang ada saat ini sangat tidak berpihak pada terciptanya petani yang sejahtera. Hal ini juga menjadi penyebab bagi enggannya generasi muda menjadi petani.

Banyak sekali masalah yang dialami petani Indonesia, misalnya akan rasa was-was kehilangan lahan produktif karena alihfungsi lahan dengan jargon-jargon demi pembangunan dan investasi. Belum merdeka dari anjloknya harga nilai produksi pertanian karena himpitan importir bahan pangan.

Pada akhirnya, Gunretno mengajak semua pihak agar berani mengambilkan sikap melindungi lahan-lahan produktif dari berbagai ancaman alih fungsi, melindungi hutan-hutan dari berbagai perusakan, berani melawan ketidakbenaran dan berani melawan ketidakadilan.

“Kami butuh dukungan semua elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang beriman teguh kepada Sang Maha Pencipta sehingga bisa mensyukuri berkah Ibu Bumi dengan merawatnya, bukan mengeksploitasinya secara tidak bertanggungjawab,” pungkasnya.