SAMIN-NEWS.com, Proyek industri hilirisasi batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan sejak dicanangkan enam tahun lalu, kini diresmikan Presiden Joko Widodo dalam bentuk Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara Menjadi Dimetil Eter (DME), Senin (24/1/2022).
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirisasi, industrialisasi, pentingnya mengurangi impor. Ini sudah 6 (enam) tahun lalu saya perintahkan, meskipun dalam jangka panjang belum bisa dimulai alhamdulillah hari ini sudah bisa dimulai,” ujar Jokowi yang disiarkan YouTube BPMI.
Dengan hilirisasi batu bara menjadi DME, diharapkan Indonesia mampu mengurangi penggunaan LPG yang setiap tahun harus diimpor dengan nilai impor mencapai Rp80 triliun.
Dia menjelaskan impor LPG Indonesia mencapai Rp80-an triliun dari kebutuhan sebesar Rp100-an triliun. Itu pun juga disubsidi untuk dikonsumsi sampai ke masyarakat. Karena, harganya sudah sangat tinggi sekali dengan subsidi sebesar Rp60-70 triliun.
“Pertanyaan saya, apakah ini akan kita terus-teruskan, impor terus yang untung negara lain yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain. Padahal kita memiliki raw material (bahan bakunya) yaitu bata bara yang dirubah jadi DME hampir mirip dengan LPG,” tegasnya.
Pihaknya juga telah memastikan melihat, bagaimana api dari DME dengan api LPG untuk memasak yang sama saja. Jokowi mengharapkan semua impor LPG disetop dan pindah ke DME, ini yang terus kita kejar.
“Kalau ini dilakukan di Bukit Asam (PT Bukit Asam Tbk) yang bekerjasama dengan Pertamina dan Air Product sudah berproduksi ini bisa mengurangi subsidi APBN kurang lebih Rp7 triliun. Selain bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena tidak impor, memperbaiki neraca transaksi berjalan kita juga karena tidak impor,” terang Jokowi.
Lebih lanjut, ungkapnya sebagaimana yang disampaikan Menteri Investasi di Bukit Asam juga akan membuka lapangan pekerjaan 11-12 ribu. Kalau ada lima (titik) seperti ini akan ada 70 ribu lapangan pekerjaan yang tercipta.
Jokowi meminta proyek pembangunan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu selama 30 bulan. “Tidak ada mundur. Diharap dari sini selesai bisa ke tempat yang lain, karena di sini hanya mampu menyuplai wilayah Sumsel kurang lebih 6 juta KK,” tandasnya.
