DD di Pati Naik Tipis, Terendah Ngarus Tertinggi Desa Prawoto

0
143
Kepala Bidang Pengembangan Desa pada Dispermades Pati, Febes Mulyono

SAMIN-NEWS.com, PATI – Pagu anggaran Dana Desa (DD) di tahun 2022 ini Kabupaten Pati mendapat lebih dari Rp427,096 miliar. Hal ini diketahui terdapat sedikit kenaikan daripada tahun 2021 sebelumnya, yaitu sebesar Rp426,380 miliar sekian.

Dalam penerimaannya, masing-masing Pemerintah Desa (Pemdes) rerata memperoleh di angka Rp1 miliar. Tentu, satu desa dengan yang lain nominalnya berbeda tergantung dari faktor geografis dan jumlah penduduk desa setempat.

“Total DD Kabupaten Pati tahun 2022 senilai Rp427.096.131.000. DD terendah yaitu sejumlah Rp586.856.000 bagi Desa Ngarus. Sedangkan DD tertinggi diraih Desa Prawoto senilai Rp2.670.213.000,” ujar Kabid Pengembangan Desa pada Dispermades, Febes Mulyono saat Diseminasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 di Pendopo Pati, Rabu (26/1/22).

Dalam pengelolaan DD, pemerintah telah menetapkan dasar acuan bagi desa. Di antaranya mengacu pada Perpres 104 tentang 2021 tentang rincian APBN tahun 2022, Permenkeu 190/pmk.07/2021 tentang pengelolaan DD dan Permendes PDTT 7 th 2021 tentang prioritas penggunaan DD.

Berdasarkan peraturan tersebut, katanya sudah dijelaskan prioritas penggunaan DD. Seperti digunakan dalam percepatan aksi Sustainable Development Goals (SDGs) desa.

“SDGs ini adalah upaya Terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Prioritas penggunaan DD Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa,” paparnya.

Kepala Dispermades, Sudiyono menambahkan adapun anggaran DD yang diterima Pemdes itu setidaknya dibagi beberapa plot. Misalnya untuk program pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19, dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Sudiyono mengatakan berdasarkan aturan yang berlaku, minimal 40 persen DD digunakan untuk Program BLT desa.

“Berdasarkan Perpres nomer 104 itu minimal dialokasikan 40 persen untuk BLT DD, ketahanan pangan dan hayati 20 persen, 8 persen untuk mendukung penanganan Covid-19 serta lainnya untuk mendukung program strategis nasional serta daerah sesuai kewenangan desa,” jelasnya.