Biaya Perawatan RSUD Soewondo oleh Sugiati Masih Menunggak

0
134
Direktur RSUD Soewondo Pati, Edy Siswanto mengatakan Biaya Perawatan pasiennya, Sugiati Masih Menunggak

SAMIN-NEWS.com, PATI – Pasien RSUD Soewondo yang bermasalah dengan biaya perawatannya, atas nama Sugiati saat ini masih menunggak. Pasien belum mampu melunasi biaya tanggungannya itu.

Direktur RSUD Soewondo Pati, Edy Siswanto mengatakan pasiennya yang bermasalah dengan BPJS Kesehatan, Sugiati punya kartu JKN-KIS. Tetapi, sudah tidak aktif. Kemudian, di Dinas Sosial ditelusuri benar bahwa terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lalu diupayakan untuk proses aktivasi.

Sebelumnya, Sugiati dijelaskan tidak bisa membayar biaya perawatan di RSUD Soewondo. Adapun biaya yang ditanggung terhadap RS, kata Edy mencapai Rp51 juta untuk perawatan operasi beberapa kali.

“Operasi beberapa kali, karena pasien itu patah tulang kaki dan tangan. Sementara biaya perawatan yang sudah dibayar dari Jasa Raharja Rp 20 juta, Badan Amalan Islam (BAI) temen-temen pegawai Rp 3 juta,” kata Edy kepada Samin News, Jumat (24/12/2021).

Lantaran dari keluarga tidak mampu, keluarga pasien mengajukan perpanjangan waktu untuk melunasi biaya. Perpanjangan waktu itu dikatakan Edy hingga 16 (enam belas) hari yang saat ini sudah melewati batas waktu pengajuan.

“Rencana kekurangan tunggakan itu diupayakan dari BPJS Kesehatan. Tetapi sampai sekarang belum, entah apa kendalanya yang pasti tidak tahu,” imbuh Edy.

RSUD Soewondo, menurutnya tetap akan melayangkan surat perihal penagihan. Sebab hal itu mengacu pada waktu perpanjangan. Tetapi, rumah sakit tidak sekeras dan juga tidak saklek menuntut harus bayar di akhir waktu tersebut.

“Jadi mohon maaf, ketika lebih 16 hari, itu dibayar atau tidak (ditunda), kami berkewajiban membuat surat penagihan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, keluarga pasien Sugiati juga telah mengurus aktivitas JKN-KIS melalui kepesertaan penerima bukan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK). Tujuannya biaya perawatan itu ditanggung BPJS Kesehatan. Tetapi oleh kantor Cabang BPJS Kesehatan Pati ditolak, lantaran disebut tidak berhak menerima JKN-KIS tersebut.