Yogyakarta-Jawa Tengah Kian Panas, Ini Penjelasan BMKG

0
11
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat mengunjungi kawasan Bendungan Kali Gendol, Yogyakarta, Sabtu (10/10).

SAMIN-NEWS.com, Pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) suhu udara di Yogyakarta-Jawa Tengah kian mengalami peningkatan suhu panas.
Menurut Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati suhu udara di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta semakin panas yakni mengalami tren kenaikan selama kurun waktu 30 tahun terakhir.

Kenaikan tersebut tidak terjadi secara merata, namun tengah wilayah daratan mengalami kenaikan lebih tinggi daripada pesisir. Kondisi ini terjadi selain karena peningkatan emisi gas rumah kaca, juga diakibatkan tingginya laju perubahan penggunaan lahan.

Pihaknya menyebutkan kenaikan temperatur suhu udara secara mikro terjadi di kawasan Gunung Merapi. kenaikan suhu udara di sekitar wilayah Merapi ada tren kenaikan selama 30 tahun sebesar 0,7 derajat C.

“Selain di Kawasan gunung Merapi, trend suhu di perkotaan dipantau dari stasiun menunjukkan trend kenaikan temperatur khusus Kota Jogjakarta dari tahun 2007. Ternyata memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu,” ungkap Dwikorita.

Dwikorita mangatakan, secara ekologis, kawasan lindung Gunung Merapi merupakan kawasan yang mempengaruhi kondisi terutama kualiatas lingkungan secara luas di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah. Artinya, kata dia kawasan lindung Kawasan Gunung Merapi berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

“Jika kawasan ini rusak, maka akan mempengaruhi kemampuan kawasan di sekitarnya dalam hal adaptasi perubahan iklim,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan khusus wilayah Yogyakarta, komponen ekologis di kawasan lindung Gunung Merapi harus menjadi perhatian serius, utamanya perubahan penutup lahan. Analisis tersebut diambil dari hasil pengumpulan data rata-rata suhu udara selama 30 tahun sejak tahun 1990 dan saat ini BMKG tengah mengupayakan pengumpulan data lebih jauh kebelakang yaitu selama kurun waktu 50 tahun guna melihat signifikasi perubahannya.

“Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat harus melakukan upaya-upaya mitigasi sebagai bentuk tanggungjawab serta kepedulian terhadap kualitas lingkungan,” tegasnya.