SAMIN-NEWS.com, PATI – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Sunoto mengatakan berdasarkan evaluasi uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap pertama, pihaknya memberikan sejumlah catatan.
Menurutnya dari hasil pelaksanaan uji coba PTM tersebut masih ada yang perlu diperhatikan. Ia menilai beberapa pihak masih belum melaksanakan SOP protokol kesehatan secara ketat.
“SOP di sekolah itu harus ketat menerapkan protokol kesehatan sesuai yang diminta Pemprov dari hasil evaluasi. Meski kemarin baru uji coba, tapi disinyalir ada beberapa pihak SOP masih longgar, maskernya terkadang dicopot,” katanya kepada Samin News.
Pasalnya, penerapan sop di sekolah merupakan satu di antara sekian yang harus dipenuhi di tengah masa pandemi sekarang ini. Protokol kesehatan secara longgar ini menimbulkan kekhawatiran, terlebih informasi yang berkembang saat ini di Kabupaten Pati justru ada penambahan kasus Covid-19.
Selain itu, kata dia yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah aspek orang tua. Peran orang tua begitu vital bagi anak-anak yang mana dibutuhkan kepedulian, pengawasan dan kontrol. karena kalau sudah di luar itu tanggung jawab masyarakat.
“Meski ada kontrak yang ditandatangani dam kepinginnya (orang tua) masuk PTM, tapi kurang kepedulian,” terangnya.
Meski demikian, tak ditutupi berdasarkan evaluasi uji coba PTM tahap pertama itu terbilang cukup baik. Dan hal ini dibuktikan dengan bakal ditambah waktu juga sekolah yang terlibat. Ia menyebut mekanisme penambahan tinggal menambah siswanya, misalnya kemarin 100 menjadi 200 siswa.
“Untuk pemilihan siswa yang mengikuti uji coba PTM tergantung kebijakan sekolah yang bersangkutan, bisa kelas X atau di atasnya,” ucap Sunoto.
Lanjutnya untuk penambahan sekolah dengan proses usulan kepada pemerintah serta memperoleh perizinan dari tim Gugus Tugas Covid-19. Ia mengatakan untuk jenjang SMA dari SMA 1 Jakenan dan SMK Taruna Bangsa. Sementara jenjang SMP belum ada usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
“Tapi sudah kami surati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) juga Kepala Kemenag. Lantas diusulkan ke kami lalu diteruskan ke pemerintah provinsi,” tutupnya.
