SAMIN-NEWS.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, turun langsung menemui massa aksi nelayan yang menyuarakan keberatan atas tingginya harga bahan bakar minyak (BBM), Senin (4/5/2026).
Kehadiran pemerintah daerah ini menjadi bentuk respons atas keluhan yang dinilai berdampak langsung pada aktivitas melaut dan kesejahteraan nelayan.
Harga BBM non subsidi bagi nelayan saat ini tembus Rp 30 ribu. Tingginya harga bbm tersebut membuat nelayan kelimpungan.
Dalam sambutannya Chandra menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk memperjuangkan harga BBM yang lebih terjangkau bagi nelayan di Pati.
“Kami menyadari harga BBM saat ini sangat memberatkan bagi nelayan. Kemarin kami sudah menghadap ke KKP supaya nelayan Pati khususnya dapat harga BBM yang layak sehingga nelayan bisa melaut,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa jika aspirasi nelayan belum mendapat respons dari pemerintah pusat, pihaknya bersama DPRD siap mengawal dan memperjuangkan tuntutan tersebut secara langsung.
“Kalau aspirasi ini tidak sampai ke pusat, kami bersama DPRD akan mengawal, kami akan ikut bersama nelayan memperjuangkan BBM yang sesuai keinginan nelayan,” sebutnya.
Lebih lanjut, Risma mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan oleh pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
“Ini bukan hanya berurusan dengan pengusaha kapal, melainkan juga dengan ABK. Jadi kenaikan BBM berdampak signifikan pada ABK,” tegas Chandra.
Ia berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah antisipatif agar harga BBM bagi nelayan tetap terjangkau, sehingga aktivitas perikanan tidak terganggu dan kesejahteraan nelayan tetap terjaga.
Kenaikan harga BBM memang menjadi tantangan serius bagi sektor perikanan. Biaya operasional yang meningkat membuat banyak nelayan mengurangi frekuensi melaut, bahkan ada yang terpaksa berhenti sementara. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pasokan ikan dan stabilitas ekonomi pesisir.
