SAMIN-NEWS.com,PATI – Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Asempapan Bersatu (FMAB) menggelar aksi damai di Kantor Kepala Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Kamis (6/11/2025). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan desa yang dinilai merugikan masyarakat.
Aksi ini menyoroti tiga isu utama, yakni Peraturan Desa (Perdes) tentang pelaksanaan Haul Mbah Panggeng, kondisi infrastruktur, serta persoalan limbah yang disebut berdampak pada pertanian warga.
Koordinator FMAB, Bayu Irianto, mengatakan masyarakat menuntut penjelasan soal perubahan jadwal Haul Mbah Panggeng yang kini digeser dari bulan Bakda Mulud ke bulan Apit, serta menuntut transparansi penggunaan Dana Desa tahun 2020–2025.
“Perubahan waktu pelaksanaan Haul Mbah Panggeng serta transparansi anggaran perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas Bayu.
Selain itu, warga juga mengeluhkan aliran limbah yang dianggap mencemari lahan pertanian dan merugikan hasil panen. Mereka meminta pemerintah desa segera melakukan evaluasi dan penanganan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Asempapan, Sukarno, menegaskan bahwa seluruh kebijakan desa, termasuk penyusunan Perdes, dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang demokratis.
“Perdes ini disusun dan disahkan secara resmi melalui forum musyawarah dengan suasana yang kondusif dan demokratis,” ujar Sukarno.
Ia menambahkan bahwa keputusan perubahan jadwal Haul Mbah Panggeng diambil bersama-sama dengan mempertimbangkan faktor ketertiban dan keamanan lingkungan.
Terkait persoalan limbah, Sukarno menjelaskan bahwa aliran limbah yang dimaksud sudah ada sejak lama dan justru memberikan manfaat bagi petani.
“Aliran limbah sudah ada sejak dulu dan justru membantu produktivitas pertanian dengan memungkinkan petani panen lebih sering,” jelasnya.
Meski demikian, Sukarno menyatakan pemerintah desa tetap terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat selama disampaikan dengan cara yang baik.
“Kami tetap terbuka untuk mengkaji ulang bila ada masukan yang disampaikan secara baik dan melalui prosedur yang tepat,” tambahnya.
Sukarno juga membantah tudingan bahwa pemerintah desa bersikap arogan atau bertindak semena-mena. Ia menegaskan bahwa semua pelayanan dan pembangunan dilakukan secara adil dan mengutamakan keharmonisan warga.
“Slogan kami tiada lawan, semua kawan. Desa Asempapan tetap adem, ayem, dan tentram,” tutupnya optimistis.
