SAMIN-NEWS.com,PATI – Sebanyak 109 honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD Pati untuk mengadu kekhawatiran mereka terkait status kepegawaian yang akan berakhir pada Desember 2025. Para honorer ini meminta agar nasib mereka diperjuangkan agar tetap bisa bekerja setelah kontrak berakhir.
Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, yang menerima audiensi tersebut menjelaskan bahwa kehadiran para honorer ini merupakan upaya mereka untuk menyampaikan keresahan terkait aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang mengatur masa kontrak tenaga honorer hingga akhir 2025.
“Tadi kita jembatani teman-teman R4 (honorer non database BKN) yang sesuai keputusan Kemenpan RB itu akhir tahun 2025 harus berhenti kontraknya,” ujarnya.
Narso menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan agar 109 honorer tersebut tidak diberhentikan secara tiba-tiba.
“Kita jembatani supaya sejumlah 109 honorer tidak diberhentikan,” tegasnya.
Menurut Narso, langkah konkrit telah diambil dengan melibatkan Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Pati yang berupaya menginput data honorer secara manual agar dapat masuk ke dalam database pemerintah pusat.
“Hasilnya dari BPKSDM mencoba akan menginput manual dan terus kita akan komunikasikan dengan Kemenpan RB,” jelas Narso.
Selain penginputan data, DPRD juga akan mengawal proses penyediaan anggaran bagi para honorer jika kontrak mereka diperpanjang.
“Kita akan kawal ini, satu input data, kedua di penyediaan anggaran kan kalau masih diperpanjang harus ada anggaran untuk menggaji mereka,” tambah dia.
DPRD Pati berharap dengan upaya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, para honorer non-database tersebut dapat terus diberdayakan dan tidak kehilangan pekerjaan secara mendadak. Kemudian harapannya agar solusi terbaik segera ditemukan demi keberlanjutan tenaga honorer di Kabupaten Pati.
