SAMIN-NEWS.com, PATI – Program Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat ditujukan untuk perlindungan, jaminan sosial, hingga penanggulangan kemiskinan. Selaras dengan nama programnya, yakni sasaran bansos adalah bagi masyarakat yang kurang mampu.
Akan tetapi, dalam kenyataannya di lapangan penerima bansos justru mereka masyarakat yang kategori kehidupannya kecukupan menerima bansos. Data penerima bansos kerap kali kurang akurat.
Sehingga diharapkan data penerima bansos diminta untuk dilakukan verifikasi dan validasi (verval) oleh pihak yang berwenang secara terus menerus. Dengan harapan pemberian bansos tepat sasaran bagi masyarakat miskin yang membutuhkan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin meminta Dinas Sosial selaku pihak terkait supaya melakukan verifikasi data penerima bansos.
“Temen-temen DPRD menyinggung mereka meminta validasi dan atau verifikasi data di dinas sosial,” ucap Ali usai memimpin rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Pati tahun anggaran 2023.
Bansos pemerintah jenisnya cukup banyak, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos sembako, Bansos Beras dan bansos langsung tunai. Dengan data yang valid itu, maka pihaknya menegaskan bansos bisa diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan sampai orang yang berkecukupan atau orang kaya mendapatkan bansos. Akan tetapi yang miskin yang membutuhkan malah tidak mendapatkan bansos. Ini yang jangan sampai terjadi,” pungkasnya. (ADV)
