Disperkim Harap CSR Perusahaan Ambil Bagian Entaskan RTLH

0
Pegawai Disperkim saat di lokasi rumah yang menerima bantuan peningkatan RTLH
Pegawai Disperkim saat di lokasi rumah yang menerima bantuan peningkatan RTLH

SAMIN-NEWS.com, PATI – Sebagai upaya untuk menanggulangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati memberikan bantuan sosial peningkatan kualitas RTLH. Bantuan sosial peningkatan kualitas RTLH ini diharapkan dapat membantu mengatasi kemiskinan di daerah.

Kepala Bidang Perumahan pada Disperkim, Suhartono menyatakan pihaknya telah menyalurkan 30 unit kepada masyarakat kurang mampu. Hanya saja 2 di antaranya tidak bisa dibantu.

“RTLH sudah tersalurkan semua, sebanyak 28 dari 30 unit. Karena yang 2 tidak bisa dibantu sehubungan dengan sudah mendapat bantuan serupa dari dana APBN dan tidak bersedia membangun swadaya,” katanya, Rabu (24/8/2022).

Bantuan RTLH ini sifatnya dibangun secara swadaya, sebab bantuan ini dalam bentuk penyaluran material bahan bangunan senilai Rp15 juta bagi masing-masing unit. Dengan harapan, meski secara hitungan nilai tersebut kurang tetapi terakomodir dari swadaya tersebut.

Suhartono menjelaskan bantuan ini dalam rangka membantu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) agar memiliki rumah layak huni. Maka Pemerintah Kabupaten Pati melalui Disperkim sebagai perwujudan pemerintah hadir untuk menangani persoalan ini.

Bantuan tersebut, lanjutnya melalui sinergitas program TMMD, PKK, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2MBG) serta program 1 OPD 1 Desa Dampingan.

“Bantuan sosial itu sebagai stimulan yang tentu masih memerlukan swadaya agar dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau bedah rumah agar (semula) RTLH menjadi RLH (Rumah Layak Huni),” ungkap Suhartono.

Dirinya menambahkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahterasn Sosial (DTKS) Kabupaten Pati terdapat sekitar 21.000-an RTLH yang tersebar di setiap desa di Pati. Dengan jumlah yang besar ini, diharapkan pihak-pihak lain, seperti CSR perusahaan ikut ambil bagian program pengentasan RTLH.

“Selain dibutuhkan anggaran yang bersumber dari APBD Pati, APBD Provinsi Jateng dan APBN melalui program BSPS, maka diperlukan kontribusi dan partisipasi dari Baznas dan CSR perusahaan yang ada di daerah agar penanganan RTLH semakin cepat tuntas,” pungkasnya.