SAMIN-NEWS.com, PATI – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati menyinggung serta mempertanyakan kebijakan bidang ekonomi Pemerintah Daerah terhadap langkah yang diambil dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dalam hal ekonomi apa langkah yang diambil dan kebijakan Bupati untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati yang lebih signifikan,” kata anggota Fraksi Demokrat, Suryanto saat penyampaian pandangan umum terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2021 belum lama ini.
PAD yang tinggi, menurutnya dalam skala makro pada akhirnya mampu menunjang kesejahteraan masyarakat. Sebab elemen masyarakat terkecil di lingkup desa seperti RT dan RW perlu diperhatikan.
“Untuk menambah kesejahteraan bagi guru-guru honorer, bidan desa, BPD, Ketua RT dan RW serta lainnya karena mereka adalah pionir terdepan dalam berkehidupan masyarakat,” terangnya.
Selanjutnya, dia mengungkapkan Fraksi Partai Demokrat juga menanyakan BPJS Kesehatan yang memberlakukan aturan denda hingga Rp30 juta atau 5 persen dari perkiraan biaya penyakit INA CBGs yang diidap pasien.
“Apa yang dilakukan Pemda jika ternyata pasien tersebut adalah orang yang betul-betul saat itu tidak mampu karena perubahan status ekonominya?,” tegasnya.(adv)
