Jokowi Dorong Bangga Buatan Indonesia

0
Presiden Joko Widodo dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (dok. Setkab)
Presiden Joko Widodo dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (dok. Setkab)

SAMIN-NEWS.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah untuk mengurangi pengadaan barang secara impor. Dirinya mendorong agar ada aksi nyata terkait dengan penyerapan barang-barang lokal.

“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi, seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi dimana-mana bisa, jangan diterus-teruskan,” kata Jokowi dalam kegiatan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dikutip laman Setkab, Jumat (25/3/2022)

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa APBN, APBD hingga anggaran BUMN diprioritaskan untuk penyerapan produk dalam negeri. Jika ini berjalan secara maksimal, menurutnya itu dapat memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Berdasarkan data yang dimilikinya, pengadaan barang impor kemudian itu diubah dengan skema pengadaan dari dalam negeri setidaknya bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Dia menyebut bahkan bisa membuka hingga 2 juta lapangan pekerjaan baru.

“Coba kita belokkan semua di sini, barang yang kita beli barang dalam negeri berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Jokowi meminta kepada kepada Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, agar produk-produk UMKM yang berkualitas agar dimasukkan ke dalam e-katalog. Begitu juga dengan perizinan pembuatan SNI agar dipermudah.

Terkait dengan keluhan para pelaku UMKM mengenai sertifikat SNI, diminta untuk mempermudah perizinan SNI. Buat sederhana jangan ruwet mahal lagi bayar sana bayar sini, dipermudah biar semuanya nanti bisa masuk ke e-katalog,” ucapnya.

Dengan demikian, gerakan bangga buatan Indonesia bisa dilakukan secara masif. Presiden juga meminta semua pihak terkait untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik di lapangan.

“Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada, dan laporan harian ke saya,” tandasnya.