70 Persen Aliran Sungai Kapuas di Kalbar Rusak Alami Pendangkalan

0
25

SAMIN-NEWS.com, Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas di Kalimantan Barat terkini lebih dari separuhnya mengalami kerusakan. Akibatnya, belakangan ini termasuk di Kabupaten Sintang, Kalbar terjadi banjir yang hampir tiga pekan tak kunjung surut.

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyebut kondisi daerah aliran sungai Kapuas yang membentang di Kalbar ini khususnya di daerah muara mengalami pendangkalan sungai. Sehingga, ketika ada hujan dengan intensitas tinggi memicu terjadinya banjir.

“Ini banjir termasuk yang besar dan terlama. Terjadi karena DAS Kapuas yang panjangnya 1.110 km itu sudah rusak 70 persen,” kata Sutarmidji dalam program Chatroom bersama CNN Indonesia yang dikutip, Sabtu (13/11/2021)

Sutarmidji beralasan rusaknya daerah aliran sungai Kapuas tersebut disebabkan berbagai faktor. Seiring dengan adanya penambangan emas tanpa izin, kemudian hutan gundul sana sini kemudian alih fungsi hutan, maka pendangkalan sungai semakin cepat.

Selain itu, kata Sutarmidji bahwa kerusakan DAS Kapuas itu juga diduga disebabkan aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan kelapa sawit yang memunculkan deforestasi. Berkurangnya resapan air akibat semakin banyak menggundulnya area hutan.

“Kondisi sungai Kapuas beberapa tahun lalu saat sedang surut memiliki kedalaman 6-7 meter di muaranya. Namun saat ini, ketika air surut kedalaman muara sungai Kapuas hanya 4-5 meter saja,” Sutarmidji menjelaskan.

Di samping memang kerusakan DAS Kapuas diakibatkan oleh faktor tangan-tangan perusahaan yaitu membuka lahan. Juga utamanya yaitu belum ada kebijakan cepat tanggap darurat menanangani pendangkalan tersebut.

Selama kurang lebih tiga tahun terakhir ini aliran sungai Kapuas tidak ada pengerukan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, kewenangan pusat bukan dari tanggung jawab pemerintah provinsi. Kemudian, di sebabkan juga dipengaruhi oleh perubahan iklim.

Tiga tahun tidak pernah dikeruk oleh pemerintah, ya. Ini bukan tanggung jawab provinsi, tapi tanggung jawab pemerintah pusat,” pungkasnya.