MARI kita sedikit mengingat dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur yang ternyata pernah membubarkan Kementrian Sosial (Kemensos) yang kala itu masih bernama Departemen Sosial.
Demikian pula yang dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kemkominfo), yang dulu bernama Departemen Penerangan. Lalu apa alasan Gus Dur saat itu?
Sederhananya seperti ini, ntuk apa ada kementerian sosial? Ketika tak ada malah lebih bagus. Karena kementerian itu justru yang menjadi masalah. Bagitulah kira-kira apa yang menjadi alasan Gus Dur saat itu.
Tentu prinsip seperti itu terasa sangat masuk akal, pasalnya untuk apa mempertahankan suatu lembaga jika pada praktiknya keberadaannya justru merugikan.
Jika kita berandai-andai, tanpa Kementerian Kelautan juga kemungkinan besar kesejahteraan nelayan justru lebih baik. Sehingga, keberadaan KKP dinilai malah menjadi beban. Lalu, untuk apa ada KKP?
Untuk apa pula ada Kementerian Tenaga Kerja? Sepertinya imbauan tentang ketidaknaikan UMR tahun 2021 justru kurang mencerminkan pembelaan terhadap pekerja. Terus untuk apa ada Kemnaker?
Guru juga sudah diurus masing-masing pemda. Sekolah juga yang bangun pemda. Kalau cuma ngurusin kurikulum, untuk apa ada Kementerian Pendidikan?
Kementerian Pertahanan juga untuk apa. Biar saja seperti polisi yang semuanya diatur sendiri. Polisi saja bisa jalan, masa mabes TNI tak bisa?
Dan tentu masih banyak kementerian lain yang sebenarnya secara substantif tidak begitu dibutuhkan bahkan tidak jelas capaian yang berhasil ia lampaui. Apalagi jika pada kenyataannya, keberadaan kementerian hanya sebagai ajang jatah-jatahan partai politik. Kan kalau seperti ini justru malah sudah salah bahkan dari niatnya sekalipun.
Sebenarnya, seseorang yang menjadi menteri haruslah sudah selesai dengan dirinya sendiri. Namun dalam hal ini bukan berarti ia harus kaya, karena pada praktiknya justru banyak orang kaya yang belum selesai dengan kekayaannya. Ia justru terus menumpuk pundi-pundi kekayaannya secara terus-menerus.
Mengapa harus sudah selesai dengan dirinya sendiri? Karena seseorang yang telah selesai dengan diri sendiri tentu telah selesai pula dengan urusan kepartaiannya. Jangan sampai nanti justru ada kesan yang mendalam dari kacamata masyarakat bahwa menteri adalah seorang petugas pencari dana untuk partainya sendiri.
Yang jelas, apa yang dilakukan oleh Gus Dur perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan disikapi secara substantif. Dibubarkan atau tidak tentu tidak menjadi masalah asalkan keberadaannya memang dibutuhkan dan mampu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
Gas poll Pak Jokowi !
