Dispermades Rekap BLT DD untuk Tiga Bulan Penyaluran

0
27
Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Indah Pebriana Wijayanti.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) merekapitulasi bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Dispermades mengeluarkan data jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Pati.

Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Desa, Indah Pebriana Wijayanti mengatakan pihaknya saat ini usai merekap bantuan sosial BLT DD untuk pencairan bulan ke empat, lima dan bulan keenam. Dan dalam penyalurannya sendiri, melalui bank penyalur.

“Untuk penyaluran BLT DD bulan keempat, dengan akumulasi sebanyak 392 desa. Dengan keterangan bank penyalur Bank Jateng 380, Bank BRI & BNI 10, serta 2 desa oleh BRI,” katanya berdasarkan data yang dimiliki.

Penyaluran BLT DD bulan keempat itu, oleh Bank Jateng menyalurkan kepada 46.117 KPM, sedangkan BRI & BNI 1.098 KMP. Dan khusus oleh Bank BRI yaitu sebanyak 450 keluarga. Dengan demikian, total penyaluran BLT DD bulan keempat yaitu 47.665 KPM.

Lanjut Indah, sementara penyaluran BLT DD bulan kelima, pihaknya mencatat ada 393 desa. Dengan rincian Bank Jateng menyalurkan 47.157 KPM. Sementara oleh BRI & BNI sebanyak 1.098 dan oleh BRI hanya menyalurkan 450 KPM.

“Sedangkan yang keenam kami mencatat 382 desa. Keterangannya yaitu disalurkan Bank Jateng 45.641 penerima manfaat atau KPM. Bank BRI & BNI 1.098, lantas oleh BRI sendiri sebanyak 450 KPM,” jelas Indah.

Jika penerima bantuan BLT DD pada bulan keenam di Kabupaten Pati itu dikalkulasi, maka diperoleh 47.189 keluarga penerima manfaat. Dan semakin banyak KPM yang menerima bantuan, maka juga berimbas pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Diketahui, pemerintah Indonesia semenjak munculnya Covid-19, beberapa bantuan sosial digulirkan. Dan dalam hal ini melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT) membuat regulasi dana desa dialokasikan untuk penanganan dampak wabah pandemi Covid-19.