Bantuan Sosial Pemerintah Dipastikan Tetap Berjalan Tahun 2021 Depan

0
54
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsosp3akb) Kabupaten Pati, Tri Haryumi.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak dan Keluarga Berancana (Dinsosp3akb) memastikan penyaluran bantuan sosial tidak berhenti pada tahun 2020. Sehingga, untuk tahun 2021 mendatang masih tetap disalurkan berbagai macam bantuan.

“Bantuan pemerintah (pusat, red) berbagai bentuk, mulai dari BST, BPNT maupun PKH dipastikan tahun 2021 depan tetap berlanjut,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Tri Haryumi kepada Saminnews, Selasa (29/12/2020).

Pihaknya memastikan bantuan sosial tetap akan disalurkan. Terlebih, bantuan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh wabah pandemi Covid-19. Dimana, selanjutnya daya beli konsumsi masyarakat tetap bertahan, meski penghasilan dari pekerjaannya terganggu.

Akan tetapi, kata dia Dinas Sosial hingga kini belum mengeluarkan terkait jadwal penyaluran berbagai bansos tersebut. Pasalnya, pihaknya mengaku belum mendapat surat resmi penyaluran. Ketika, ada informasi yang menerangkan segera pencairan, selanjutnya akan dicairkan.

“Tapi, meski sudah jelas pasti masih ada bansos, namun untuk jadwalnya kita belum tentukan. Nanti kita buat jadwal, setelah ada sp2d. Jadi ada ketetapan bnba dari pusat,” Tri menjelaskan.

Pihaknya mencontohkan sp2d itu ketika penyaluran JPS APBD, dimana hal itu ada bnba dari pemerintah pusat ke pihak Dinas Sosial. Adapun diterangkan bahwa pencairan JPS sudah siap untuk dicairkan, juga ada kesiapan dari kantor pos terkait teknisnya, seperti penjadwalan penyaluran.

“Kemudian, dari kantor pos jadwalnya dikirim ke kami (Dinsos, red). Baru setelah itu, kita kemudian meneruskan ke pemerintah Kecamatan, yang ditndaklanjuti atau diteruskan kepada masing-masing desa,” imbuhnya.

“Jadi, sp2d itu artinya sudah pasti terkait kesiapannya. Sudah ada uangnya, itu sudah pasti. Dan di koordinasikan atau diinfokan pemerintah desa,” tutupnya.