SAMIN-NEWS.com, PATI – Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu permasalahan paling klasik dari proses pembagian bantuan sosial adalah ketidaksesuaian data penerima yang dimiliki oleh pemerintah. Hal tersebut seringkali menjadi sebuah permasalahan dan gejolak di masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, anggota Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) DPRD Kabupaten Pati, Warsiti pun turut bersuara saat mengikuti Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Racangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (6/10/2020).
Menurutnya, dalam urusan pembagian bantuan sosial memang diperlukan adanya data yang akurat untuk menghindari gejolak di masyarakat.
“Hingga kini, masih sering kita temui kejadian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran akibat ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Warsiti menyebut perlu adanya validasi data untuk memaksimalkan system kerja dalam hal pembagian sosial agar mampu meminimalisir gejolak yang terjadi akibat bansos yang dianggap tidak tepat sasaran. (ADV)
