PEMBUBARAN Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan mengalihkan fungsinya menjadi ke Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi memang perlu menjadi pertanyaan besar. Kebijakan ini kembali memperkuat anggapan bahwa pemerintah cenderung terbiasa mengganti dan membentuk lembaga baru jika lembaga yang sebelumnya dibuat dinyatakan gagal.
Pemerintah sebelumnya telah memiliki kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan corona beserta dampaknya. Sejak awal, seharusnya kementerian mengambil posisi sebagai panglima dalam pertarungan melawan wabah tersebut. Sedangkan dalam pemulihan ekonomi yang rontok akibat pandemi, kementerian di bidang ekonomi semestinya memainkan peran strategis. Bukannya mengoptimalkan lembaga yang ada, pemerintah justru membuat lembaga baru yang justru berpotensi semakin membuat ruwet birokrasi yang ada.
Lembaga yang baru dibentuk menggantikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir selaku ketua pelaksana.
Yang menjadi janggal adalah penanganan Covid-19, yang mestinya dipimpin otoritas medis, juga seperti kembali didegradasi di bawah kepentingan ekonomi. Sejak awal memang pemerintah terkesan kurang memberi tempat pada sains dalam penanganan pandemi ini. Dibentuknya lembaga baru ini justru semakin memperkuat potensi menjauhkan pertimbangan epidemiologis dalam penanganan Covid-19 dengan mendahulukan pertimbangan ekonomi.
Sebenarnya, dari pada harus membentuk lembaga baru, Presiden semestinya mengganti pejabatnya saja jika memang kinerja lembaga tersebut dianggap lelet bahkan gagal untuk membenahi persoalan yang ada. Kemarahan Jokowi terhadap para pembantunya beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa sejumlah menteri memang tidak becus menjalankan tugasnya. Tapi kemarahan itu tak banyak gunanya karena Jokowi tak mengganti pejabat lama dengan orang baru yang lebih berkompeten.
