SAMIN-NEWS.com – Gerakan Jalan Lurus (GJL) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 di kantor Sekretariat GJL, Senin (24/8/2026) Kegiatan tersebut dihadiri PLT Bupati Pati Risma Ardi Candra, jajaran anggota GJL serta sejumlah tamu undangan.
Ketua Umum GJL, Riyanta, S.H., dalam konferensi pers menyampaikan bahwa keberadaan GJL sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“GJL sebagai kumpulan masyarakat sipil, sebagai LSM, tugas dan peran kita melakukan pengawasan atau melakukan kontrol terhadap sektor pemerintahan,” ujar Riyanta.
Dalam kesempatan tersebut, Riyanta juga menyoroti persoalan ketersediaan solar subsidi yang dibutuhkan para petani, khususnya untuk operasional traktor dalam membajak sawah.
Menurutnya, petani masih mengalami kesulitan ketika hendak mendapatkan solar subsidi, Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penopang program ketahanan pangan nasional.
“Untuk kebutuhan solar subsidi untuk traktor membajak sawah, petani ini kesulitan, Ketika petani mencari solar subsidi, kesulitan,” ungkapnya.
Riyanta kemudian mengaku pernah mendapatkan informasi dari seorang petugas di salah satu SPBU di jalur Pantura Pati-Kudus, Ia menyebut terdapat satu truk yang disebut memiliki hingga 15 barcode.
“Ini fakta, bukan saya mengarang. Pak Prabowo harus dengar, DPR RI harus dengar, masyarakat sipil harus dengar dan mahasiswa harus dengar,” tegasnya.
Ia menilai persoalan distribusi solar subsidi perlu mendapatkan perhatian serius agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petani.
Sementara itu, terkait rencana aksi pada 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI, Riyanta menegaskan bahwa GJL mengambil sikap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Berkaitan dengan rencana aksi tanggal 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI, sikap Gerakan Jalan Lurus mendukung siapapun sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Peringatan HUT ke-9 GJL tersebut menjadi momentum bagi organisasi masyarakat sipil untuk kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelayanan pemerintahan, sekaligus menyuarakan persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.
