SAMIN-NEWS.com,PATI – Aktivis lingkungan, Gunretno menyebut puluhan tambang di wilayah Kecamatan Sukolilo tidak memiliki surat izin atau ilegal. Kondisi demikian dinilai memprihatinkan selain tak berizin juga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
“Ada 17 titik penambangan di Sukolilo. Dan 15 diantaranya tambang tidak mengantongi izin alias ilegal,” ucapnya usai beraudiensi dengan DPRD Pati, Senin (28/4).
Bersama dengan puluhan warga lainnya yang mengatasnamakan Sukolilo Bangkit, warga meminta pemerintah setempat mengambil langkah tegas untuk menutup aktivitas pertambangan.
Dirinya yang juga ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) ini menilai kebijakan pemerintah tidak pro terhadap lingkungan. Hal itu berdasar peraturan Tata Kelola Ruang.
Terlebih pegunungan kendeng itu masuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang menyimpan banyak air.
“Perda Tata Ruang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung, terutama Perda Ruang Provinsi. Kami melihat di semua kecamatan ada titik calon tambang. Maka ini mengabaikan penetapan Bentang Alam Karst,” ungkapnya.
Pihaknya meminta pemerintah daerah hingga wakil rakyat untuk melihat kondisi lapangan. Ini dilakukan dalam rangka melihat langsung kesesuaian peraturan dengan kondisi lingkungan yang ada.
“Penting apakah Perda Tata Ruang yang di dok provinsi, yang nanti revisinya dilanjutkan Perda Tata Ruang Kabupaten, dan hanya diikuti begitu saja tapi tidak sesuai daya dukung dan daya tampung. Ini tanggung jawab DPR,” terang dia.
Gunretno menyebut Perda Tata Ruang menjadi acuan dalam menjaga lingkungan. Misalnya kawasan pegunungan Kendeng tak ada aktivitas penambangan.
“Hasil KLHS wilayah Grobogan, Pati, Blora, Rembang, harusnya yang ditemukan kerusakan yang begitu besar tidak boleh ada izin keluar lagi. Dan yang keluar harus dikawal untuk rehabilitasi penghijauan. Tapi ini malah marak semua,” tutupnya.
