Kena Razia Satpol PP, PKL Protes Keras Penertiban di Jalan Panglima Sudirman

SAMIN-NEWS.com – Suasana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Pati, mendadak memanas. Seorang pedagang tampak meluapkan kekesalannya kepada petugas gabungan karena barang dagangannya disita akibat berjualan di kawasan yang masuk dalam zona merah.

Operasi penertiban yang berlangsung pada Jumat malam (13/11) tersebut dipimpin langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014, kawasan Alun-Alun Simpang Lima dan Jalan Panglima Sudirman telah resmi ditetapkan sebagai area terlarang atau zona merah bagi aktivitas PKL.

Kepala Bidang Penegakkan Hukum Daerah (PHD) Satpol PP Kabupaten Pati, Soleh, menyatakan bahwa pihaknya sebenarnya sudah berulang kali memberikan sosialisasi serta peringatan kepada para pedagang agar tidak lagi berjualan di lokasi tersebut.

Karena peringatan itu diabaikan, ia menjelaskan petugas akhirnya menyita sejumlah perlengkapan dagangan dari enam pedagang yang terjaring razia, seperti tabung gas elpiji 3 kilogram, kompor, payung, dan kursi lipat.

“Kami mengamankan barang milik PKL alat penjualan. Kita amankan alat penjualan salah satu pedagang,” terangnya.

Meski demikian, langkah penertiban ini menuai protes keras dari para pedagang. Yulianto, seorang PKL asal Desa Dengkek yang lapaknya turut ditertibkan, merasa dirugikan karena penindakan dilakukan secara sepihak tanpa adanya kejelasan tempat pengganti untuk mencari nafkah.

“Disuruh pindah. Seharusnya sebelum diterbitkan didata, dipindah dimana. Ini diterbitkan saja ndak ada solusi,” ujarnya.

Akibat penyitaan tabung gas dan peralatan masaknya, Yulianto mengaku terpaksa menghentikan aktivitas berjualannya untuk sementara waktu.

Pihak Satpol PP sendiri memberikan waktu selama tujuh hari bagi para pedagang untuk mengambil kembali barang-barang mereka di kantor Satpol PP, tentunya dengan syarat harus melalui tahap pembinaan serta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Previous post Perhatian Anggota DPRD Didin pada Kekerasan Perempuan dan Anak di Pati
Next post Seleksi Sekda Pati, Legislatif Dorong Figur Baru yang Komunikatif

Tinggalkan Balasan

Social profiles