Cegah Dampak Hukum dan Perlindungan Anak, Sri Wulan Sosialisasikan ‘Gas Nikah’

SAMIN-NEWS.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, bersinergi dengan Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah menggelar sosialisasi Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (Gas Nikah) di Sapto Renggo, Kabupaten Pati, Senin (16/11/2026) malam. Kegiatan ini bertujuan menekan angka pernikahan tidak tercatat serta memberikan perlindungan hukum bagi keluarga.

Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Tengah, Ahmad Farhan, mengungkapkan bahwa persoalan pernikahan yang belum tercatat secara negara masih menjadi isu besar di masyarakat. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan parlemen untuk mencari solusi atas fenomena tersebut.

“Konon informasinya ada 38 juta yang belum tercatat nikah. Sebelumnya Kemenag mengadukan persoalan nikah ini ke Komisi VIII, dan alhamdulillah diterima. Sehingga kita bisa berkumpul bersama ini karena aduan kami diterima DPR RI,” ujar Ahmad Farhan.

Menanggapi hal itu, Sri Wulan menekankan pentingnya masyarakat, khususnya warga Kabupaten Pati untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi ke Kemenag melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Menurutnya, pernikahan yang tidak tercatat memicu berbagai kerugian fatal, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak di masa depan.

“Banyak fenomena di lapangan memang pernikahan yang tidak tercatat, akhirnya banyak sekali dampak yang diterima khususnya pihak perempuan yang gampang ditinggal begitu saja tanpa mendapatkan apapun,” kata Sri Wulan.

Ia menjelaskan bahwa pencatatan nikah merupakan instrumen negara untuk melindungi hak suami, istri, maupun keturunan mereka. Tanpa buku nikah yang sah, pasangan akan kesulitan mengurus administrasi kependudukan hingga pembuktian hak perdata.

“Ini kan dalam rangka melindungi pernikahan, baik itu laki-laki dan juga perempuan, karena dampak negatifnya sangat besar. Mungkin nanti dampak terhadap anaknya tidak bisa dicatatkan akta kelahirannya, kemudian kalau sudah sekian lama, harta gono-gini tidak bisa dibuktikan bahwa mereka adalah suami istri,” tuturnya.

Selain persoalan administrasi, Sri Wulan juga menyoroti maraknya pernikahan tidak tercatat akibat pasangan yang masih di bawah umur. Melalui forum ini, ia mengajak masyarakat memahami batas usia ideal perkawinan sesuai regulasi yang berlaku agar kesiapan mental dan fisik calon pengantin terjamin.

“Banyak sekali yang tidak dicatatkan karena umurnya belum sampai. Ini juga edukasi tentang umur yang harus kita berikan kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat tahu efek samping kalau umur tidak mencapai seperti undang-undang yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun dan 21 tahun, di mana usia itu buat perempuan dan laki-laki siap di dalam pernikahan,” pungkasnya.

Previous post Menag Jamin Kuota Beasiswa Santri ke Mesir hingga Eropa Lebihi LPDP

Tinggalkan Balasan

Social profiles