SAMIN-NEWS.com,PATI – Suasana politik di Kabupaten Pati memuncak. Kamis (2/10/2025), rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD yang menghadirkan Bupati Sudewo berubah menjadi ajang ketegangan, baik di dalam ruang sidang maupun di luar gedung dewan. Dua kubu massa pendukung dan penolak bupati terlibat bentrokan fisik di depan kantor DPRD.
Sekitar pukul 09.30 WIB, ratusan pendukung Bupati Sudewo mulai memadati area depan gedung DPRD sambil meneriakkan yel-yel dukungan. Tak lama berselang, massa dari kelompok Masyarakat Pati Bersatu datang dengan tuntutan pemakzulan.
Ketegangan meningkat ketika perwakilan kelompok penolak mencoba masuk ke gedung. Saling ejek memanas menjadi dorong-dorongan dan akhirnya berubah jadi adu pukul di depan pintu masuk. Polisi yang berjaga sigap melerai dan memisahkan kedua pihak.
Upaya kedua dari kubu penolak untuk masuk kembali memicu keributan. Aparat kepolisian dibantu Satpol PP harus bekerja ekstra keras menjaga situasi agar tidak semakin kacau.
Di tengah kericuhan, Bupati Pati Sudewo tiba dengan pengawalan ketat. Suara pendukungnya menggema meneriakkan dukungan.
“Bupati Pembangunan!” teriak para pendukung Sudewo saat sang bupati berjalan menuju ruang Pansus.
Ketua Pansus DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan bahwa kehadiran Bupati Sudewo adalah bagian dari prosedur pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami mengundang Bupati Pati untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Pansus. Ini adalah mekanisme demokrasi yang harus dihormati,” tegas Bandang.
Sementara itu, pihak kepolisian meminta seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas.
“Polisi hadir untuk memastikan semua berjalan aman, tertib, dan lancar. Hormati proses hukum dan demokrasi yang tengah berlangsung di DPRD Pati,” ujar Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi.
Pemanggilan Bupati Sudewo menjadi titik panas dalam dinamika politik Pati. Isu pemakzulan tak lagi sekadar urusan elite, tapi telah menyulut pembelahan opini publik. Satu pihak memandang Sudewo sebagai figur pembangunan, sementara lainnya mendesak pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan kontroversial.
