SAMIN-NEWS.com, PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendukung bagaimana membuat kebijakan yang sekiranya permasalahan guru honorer di Pati bisa teratasi. Pasalnya masih banyak guru honorer yang telah mengabdi namun belum juga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua DPRD Pati pun mengusulkan persoalan itu diselesaikan dengan menambah jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru. Dengan begitu banyaknya guru honorer di Pati segera teratasi.
“Kita usulkan dari hanya 500 formasi agar membuka seribu lebih. Supaya sedikit demi sedikit menyelesaikan masalah guru honorer. Ini harus kita bedah persoalannya,” ujarnya.
Dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati agar mencontoh Kabupaten Blora yang dinilai telah mampu mengatasi masalah guru honorer.
Dirinya mengaku siap diajak berkoordinasi dengan Pemkab mengenai kendala anggaran. Diakui memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga dirinya berharap pihak Pemkab melalui BKPP maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkomunikasi dengan DPRD mengenai masalah ini.
“BKPP bisa mengajukan ke TAPD supaya guru honorer dari pembukan PPPK hanya 500 dapat menjadi seribu formasi. Bisa di perubahan anggaran 2024 bisa dibahas supaya cepat selesai cepat klir,” ungkap politisi asal Kayen itu.
“Tentunya permasalahan guru honorer akan tetap terus ada jika tidak segera kita selesaikan. Dan tiap tahun selalu sama. Maka perlu dicarikan solusinya,” tambah Ali. (ADV)
