Ngeluh Gaji Kecil, Pasopati Minta Dana Operasional Kades 3 Persen dari DD Segera Cair

0
Audiensi Pasopati dengan DPRD Kabupaten Pati, Rabu (28/9/2022)
Audiensi Pasopati dengan DPRD Kabupaten Pati, Rabu (28/9/2022)

SAMIN-NEWS.com, PATI – Ratusan Kades di Kabupaten Pati menggeruduk kantor DPRD Pati, Rabu (28/9/2022). Mereka menginginkan dana operasional dari dana desa segera direalisasikan. Pasalnya gaji yang diterima Kades saat ini terbilang kecil sejumlah Rp 2 juta.

Ketua Pasopati, Pandoyo, mengatakan, pihaknya bersama dengan sejumlah Kades lainnya pada tahun 2018 lalu telah menghadap Presiden Joko Widodo berbicara mengenai dana operasional Kades, yang saat itu diusulkan 5 persen.

“Dana operasional kepala desa sudah saya sampaikan tahun 2018 kepada presiden, jumlahnya 5 persen dari total DD,” ucap Pandoyo saat audiensi dengan DPRD, di ruang Paripurna.

Akan tetapi, hingga sekarang ini biaya operasional tersebut masih belum jelas. Sehingga hal ini perlu adanya sosialisasi dari OPD teknis terkait. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi saat ini teknologi yang canggih informasi sangat cepat tersebar.

Pandoyo mempertanyakan regulasi penyaluran biaya operasional tersebut. Pasalnya, dia mengaku melihat santernya story di WhatsApp kontaknya tentang dana operasional bagi Kades sejumlah 3 persen dari total Dana Desa.

“Ada dana operasional 3 persen dari kegiatan fisik yang didanai dari DD. Menurut ukuran kami jumlah itu sangat besar meskipun yang kami hendaki 5 persen. Itu sudah ada regulasinya belum, mengingat di zaman medsos sekarang ini informasi cepat tersebar, sudah ada sosialisasi belum,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Pandoyo juga membandingkan dengan daerah lainnya. Menurutnya, Kades dapat tambahan tunjangan lainnya. Akan tetapi, beda halnya di Pati sebaliknya tidak ada.

Di sisi lain, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan, audiensi dengan Pasopati ini, dirinya mengundang Sekda Pati, Jumani yang sebagai Ketua TAPD.

“Dana tentang biaya operasional kepala desa itu sudah ada arahan dari pemerintah pusat. Tetapi belum ada regulasi,” kata Ali Badrudin usai audiensi.(adv)