Ribuan Nelayan Pati Demonstrasi di Depan Gedung DPRD

0
101
Ribuan nelayan Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Pati
Ribuan nelayan Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Pati
Ribuan nelayan Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Pati
Ribuan nelayan Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Pati

SAMIN-NEWS.com, PATI – Ribuan nelayan Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Pati pada Sabtu (14/5/2022). Mereka berorasi menyampaikan kegelisahan yang dirasakan nelayan dihadapan pimpinan DPRD.

Nelayan Pati menilai peraturan terkait dengan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10 persen sangat memberatkan. Kondisi nelayan saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja.

“Sangat prihatin, dengan harapan apabila masalah Permen-permen tidak ada rasa manis diketok kita akan mati. Apabila nelayan mati APBD juga mati, ini jelas,” kata Korlap aksi, Hadi Sutrisno saat orasi.

Menurutnya kenaikan PNBP tersebut sangat memberatkan. Permasalahan ini bukan permasalahan alat tangkap saja, melainkan kebijakan yang dibuat sudah tidak berpihak pada nelayan.

Pihaknya mengaku sudah berjuang menyampaikan aspirasi hingga ke Pemerintah Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, lanjut dia tidak ada respon tidak ada realisasi.

Aksi demontrasi di depan gedung DPRD Pati
Aksi demontrasi di depan gedung DPRD Pati

“Kita minta Bupati, wakil rakyat DPRD, berjuang bersama bagaimana nelayan agar semakin sejahtera, jangan sampai sengsara,” terangnya.

Kami sudah berjuang kemana-mana, kepada dirjen, Menteri namun tidak ada respon tdk ada realisasi.

Demonstran membawa beberapa alat peraga, mulai dari replika kapal, spanduk juga pengeras suara. Setidaknya ada beberapa tuntutan yang tertera dalam spanduk yang dibawa.

Beberapa tuntutan mereka yakni, turunkan tarif PNBP untuk pasca produksi, hentikan perijinan kapal pukat udang yang melanggr UU, berlakukan aturan 2 WPP berdampingan untuk kelangsungan usaha nelahan dan tolak kapal eks asing/asing, pengangkut bisa kembali WPPNRI.