Pilkades Penentu Kemajuan Bangsa, Mengapa?

0
29

PILKADES Serentak di Kabupaten Pati yang akan diselenggarakan oleh 219 desa, sudah sangat terasa intensitas dan tensinya. Meskipun berskala kecil dan berada pada level desa saja, namun spirit dari pesta rakyat satu ini tentu tidak kalah menariknya dengan kontestasi sekelas Pilkada bahkan Pilpres sekalipun.

Mengapa demikian? Hal ini tentu erat kaitannya dengan istilah bahwa desa adalah beranda depan pembangunan. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Bung Hatta, “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.”

Seperti kita ketahui, desa adalah ruang teritori terkecil yang mempunyai tingkat kompleksitas persoalan sosial ekonomi yang tidak kalah rumit. Maka tidak salah rasanya jika beberapa pihak menyebutkan bahwa desa adalah basis evidential untuk mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan.

Apabila segenap permasalahan sosial ekonomi di perdesaan teratasi, niscaya sebagian besar tantangan pembangunan di negeri ini dapat dilewati. Di sinilah urgensi menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan.

Oleh sebab itu, tentu tidak berlebihan jika momen Pilkades selalu menjadi ritual yang cukup sakral bagi mayoritas warga Indonesia. Sebab jika boleh sedikit hiperbolis, sedikit banyak permasalahan negeri ini memang selalu berpangkal di desa.

Sebut saja ketahanan pangan, apakah sektor pertanian yang erat kaitannya dengan peran para petani bisa disokong oleh mereka yang tinggal diperkotaan?

Selain itu, secara geografis 91 persen wilayah Indonesia merupakan pedesaan dan ada 11 tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan erat dengan kewilayahan desa.

Bahkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar juga pernah mengatakan bahwa desa merupakan kunci kemajuan daerah dan penentu kemajuan sebuah bangsa.

Dengan latar belakang semacam ini, tentu kita tahu mengapa meskipun hanya kontestasi di tingkat desa,  Pilkades selalu menjadi sebuah hajatan yang menarik dan begitu banyak dinamika yang mengirinya.

Masyarakat dan para pemangku kebijakan tentu harus mendorong agar penyelanggaraan Pilkades Serentak di Kabupaten Pati yang sebentar lagi akan dilaksanakan agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Money Politics, perjudian, jual beli suara dan berbagai macam tindak kecurangan yang biasa mengiringi kontestasi Pilkades harus mulai ditanggalkan. Sebab secara tidak langsung, nasib Indonesia juga turut ditentukan oleh siapa dan bagaimana proses Pilkades di masing-masing desa berjalan.

Terlebih ada semacam budaya atau kebiasaan tentang bagaimana kepala desa nantinya akan berusaha untuk melakukan eskalasi politik dengan maju ke dalam pemilihan yang lebih besar seperti legislatif dan sebagainya.

Jika kebiasaan-kebiasaan buruk seperti money politics dan yang lain terus dibiarkan, bukan tidak mungkin nantinya hal-hal buruk tersebut juga akan dibawa ketika mereka berkesempatan naik ke pemilihan yang lebih besar dan luas cakupannya.