Perhatikan Kesehatan Masyarakat, Untuk Dukung Program SDGs Desa

0
25
Kepala Desa Pagerharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Iwan Harnoto.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Dalam mendukung kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan bagi desa, berbagai macam program digalakkan. Pembangunan berkelanjutan desa ini mulai dari aspek infrastruktur, perekonomian, Tata Kelola pemerintahan, kesehatan maupun pembangunan sumber daya yang unggul.

Pemerintah Desa, Pagerharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Pati menegaskan sebagian pembangunan berkelanjutan itu telah dijalankan selama ini. Pemdes Pagerharjo menyediakan beberapa lembaga desa, khususnya dalam aspek ketahanan kesehatan masyarakat setempat.

“Kami ada dua tempat, Polindes sama poliklinik kesehatan desa (PKD). Dimana sebelumnya bidan tidak tinggal di sini, kemudian stay di desa untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan 24 jam kepada masyarakat,” papar Kades Pagerharjo, Iwan Harnoto kepada Saminnews, Rabu (13/1/2021).

Selain itu, lanjutnya dari Pemdes mempunyai Posyandu yang sudah berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi serta makanan tambahan bagi yang kurang asupan gizi. Program ketahanan kesehatan masyarakat sudah rutinitas.

Bahkan, pihaknya mengafirmasi atau bersifat penegasan membantu mencari solusi dari adanya rumah tidak layak huni (RTLH). Padahal, disebutkan sudah urgent untuk segera diprioritaskan. Dimana tahun sebelumnya, Pemdes Pagerharjo tidak mendapatkan bantuan program RTLH dari pemerintah kabupaten Pati melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

“Ini yang sedang kami genjot adalah rumah tak layak huni. Kebetulan, tahun kemarin kan tidak dapat, sementara desa tetangga dapat itu. Padahal ada yang memang urgent banget. Itu, akhirnya kami mintakan kepada Baznas,” jelasnya.

“Untuk tahun 2020 itu dari Baznas ada 3 (tiga) titik rumah yang dibantu. Sementara dari pihak lain, misalnya dari aspirasi dewan itu kami tidak ada,” sambung Iwan.

Dengan demikian, program pemb berkelanjutan yang dikonsepsikan oleh Kementerian Desa itu secara tidak langsung telah dijalankan. Hanya saja, dalam hal ini perlu perhatian semua pihak dari pemangku kebijakan daerah guna memeratakan pembangunan secara komprehensif.