NAMA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mendadak menjadi buah bibir di berbagai kalangan lantaran diketahui merahasiakan bahwa dirinya pernah tertular dan positif Covid-19.
Hal tersebut tiba-tiba diketahui oleh publik lantaran ia menjadi salah satu pendonor plasma konvalesen di Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta.
Dalam hal ini tentu tidak berlebihan rasanya jika banyak pihak yang menyayangkan tindakan bapak menteri satu ini. Pasalnya, Airlangga Hartanto sendiri saat ini memang berstatus sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang seharusnya menjadi pelopor bagi penanganan Covid-19 di negeri ini.
Bahkan kabar tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Alia Karenina yang menyebut bahwa 2020 lalu Airlangga Hartanto memang sempat positif Covid-19.
Menanggapi hal ini, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengeluhkan tindak tanduk Airlangga yang menyembunyikan statusnya tersebut. Menurut kacamatanya, hal ini tentu menjadi sebuah preseden buruk bagi penanganan Covid-19.
’’Ya saya menyesali itu dilakukan oleh Ketua Penanganan Covid-19. Kalau Airlangga saja tidak bisa memberikan contoh yang baik ya gimana yang lainnya,’’ tuturnya.
Apa yang disampaikan Pandu tentu sangat tepat rasanya, sebab sebagai tokoh publik yang memiliki porsi dalam berbagai kebijakan penanganan Covid-19, tentu Airlangga seharusnya memberikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat.
Hal seperti ini tentu secara tidak langsung akan semakin mempertebal dinding ketidakpercayaan publik terhadap langkah dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Sikap yang menjadikan blunder seperti ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Airlangga saja. Sebab hal serupa sebenarnya sudah berkali-kali terjadi dengan balutan yang berbeda.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Pati akhir-akhir ini, sosok bupati yang seharusnya menjadi panutan dalam berbagai implementasi kebijakan justru seolah sengaja memberikan contoh buruk kepada masyarakat.
Bagaimana tidak? Di saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Bupati Pati Haryanto justru tertangkap kamera sedang menghadiri acara pernikahan dan tidak mengenakan masker.
Padahal dalam Surat Edaran yang dikeluarkan 9 Januari yang lalu tersebut disebutkan dengan jelas bahwa segala macam bentuk kegiatan sosial seperti hajatan dan lain-lain tidak diperkenankan saat pemberlakuan tersebut.
Jika kondisi semacam ini terus-menerus dilakukan, tentu kepercayaan publik akan kian menurun terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Dalam berbagai hal sudah seharusnya pemerintah mampu menjadi bentuk lain dari percontohan atau sosialisasi tersebut.
