Perempuan Terpinggirkan dari Pra hingga Pasca Kemerdekaan

0
23
Anggota Komisi D DPRD Pati dari Fraksi PKB, Muntamah.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Bangsa Barat pada masa kolonial datang ke Nusantara dengan membawa nilai. Tanpa disadari hal ini telah mewariskan kepada generasi penerus. Dengan pola hidup ala Barat dengan mindset keberadaan kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang terpinggirkan terus berlanjut hingga setelah merdeka.

Hal tersebut diakui oleh Anggota dewan DPRD Kabupaten Pati, Muntamah yang menegaskan bahwa stigma yang menempel pada kaum hawa pribumi harus tunduk kepada kaum laki-laki. Ketika, hal ini tidak dijalankan, maka perempuan tersebut dianggap kampungan, perempuan desa udik.

“Peminggiran perempuan dari kalangan elit maupun stigmatisasi perempuan pedesaan terus berlanjut untuk diwariskan pada banyak kalangan setelah Indonesia merdeka. Kaum kolonial yang sudah pergi dari kehidupan bangsa Indonesia ternyata mewariskan pandangan dan nilai-nilai kolonial pada banyak kalangan,” ujarnya saat dikonfirmasi Saminnews beberapa waktu lalu.

Sehingga, merasa penting untuk meniru dan mengikuti tata nilai kolonial tersebut. Keluarga pedesaan yang mengalami perubahan tingkat ekonomi berusaha mengadopsi nilai-nilai kolonial mengenai domestifikasi (proses internalisasi nilai) perempuan karena beranggapan nilai-nilai tersebut membanggakan.

Hingga pada akhirnya, zaman sudah berganti, pemerintahpun telah beralih kekuasaan kepada putra Bangsa Indonesia. Yaitu dimulai pra merdeka, berlanjut pada era Soekarno dengan sebutan Orde Lama sampai era orde baru oleh Soeharto. Stigma tersebut masih tumbuh dan sulit untuk dilepaskan.

“Kondisi peminggiran peran perempuan yang dianggap sebagai suatu kebanggaan itu terus berjalan dari era orde lama sampai orde baru. Banyak istri-istri pejabat yang lebih bangga hanya terbatas berperan secara domestik dan tidak mengambil peran di luar rumah,” tambahnya.

Melihat kenyataan bahwa kondisi ini banyak dianggap lebih membanggakan dan menjadi indikasi bahwa kondisi ekonomi mereka cukup mapan sehingga tidak perlu untuk bekerja atau beperan di luar rumah.

Pemerintah pada masanya masing-masing menyadari bahwa fenomena ini cukup negatif bagi kehidupan perempuan dan kehidupan keluaga. Perempuan yang hanya berperan secara domestik tentu saja memiliki keterbatasan akses pada pendidikan, informasi dan ekonomi. Padahal perempuan memiliki peran yang cukup strategis bagi masa depan bangsa, karena perempuan memiliki tingkat interaksi yang cukup tinggi dengan anak-anaknya sehingga perempuan dengan akses terbatas akan berdampak negatif bagi anak-anaknya.

“Dampak negatif tersebut dapat berupa rendahnya kesadaran akan kesehatan, gizi, pendidikan dan pengetahuan. Oleh karena itulah pemerintah berusaha melakukan gerakan emansipasi perempuan secara nasional,” tutupnya. (ADV)