Operasi Yustisi Masih Akan Terus Dijalankan oleh Satpol PP

0
29
Pelaksanaan operasi yustisi di sebuah pasar yang ada di Kabupaten Pati.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Operasi yustisi oleh pihak yang berwenang dimungkinkan masih akan terus berlanjut. Hal ini dengan melihat grafik penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pati yang belum turun. Upaya memutus mata rantai virus corona ini menyasar di tempat-tempat publik.

“Kalau ditanya operasi yustisi sampai kapan, kita belum tahu kapan berakhirnya. Kita belum bisa memastikan. Ini (operasi yustisi) masih terus berlanjut,” ujar Kepala Satpol PP Hadi saat ditemui di kantornya kepada Saminnews, Kamis (26/11/2020) kemarin.

Masih dijalankannya operasi yustisi gabungan oleh pihak Satpol PP, dengan TNI-POLRI bersama OPD ini mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Penyakit  virus Covid-19 di Kabupaten Pati.

Dalam Perbup Nomor 66 Tahun 2020 itu juga menyangkut pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Diantaranya yaitu berupa sanksi sosial dengan menyapu tempat-tempat publik beserta sanksi denda.

Pelanggar Protokol Kesehatan yang terkena sanksi membersihkan fasilitas umum.

Satu sisi masyarakat sudah jengah terkait belum redanya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pati, karena dirasa sudah memakai masker maupun jaga jarak. Dan di sisi lain pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran kedisiplinan protokoler kesehatan.

Menurut penuturannya, pihaknya dari awal hingga kini sudah menjaring pelanggar protokol kesehatan ribuan lebih. “Mulai 13 September sampai dengan 19 November itu kami menemukan 2.730 pelanggar protokol kesehatan. Kemudian sanksi sosial yang telah diberikan bagi mereka sebanyak 2.606 dan sanksi denda per @ 100 ribu sebanyak 124 orang,” jelasnya.

Bahkan, Saminnews beberapa hari lalu juga menulis Kabupaten Pati menjadi kasus dengan kematian tertinggi akibat Covid-19 di tingkat Provinsi. Disebutkan bahwa menjadi urutan pertama dalam grafik tersebut.

Dengan begini, bukan hanya persoalan urusan ekonomi semata yang jadi kebijakan. Antara kesehatan masyarakat beserta ketahanan ekonomi perlu seimbang.