NAMA Fadli Zon secara tiba-tiba kembali mencuri perhatian masyarakat melalui pernyataan kontroversial miliknya. Kali ini ia bersuara mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, segala kritik mengenai UU Cipta Kerja lebih baik dialamatkan ke Presiden Jokowi saja.
Pernyataan tersebut ia gulirkan saat menghadiri Forum Jurnalis Politik, Kamis (22/10/2020) kemarin.
“Sistem kita presidensil, kekuasaan di tangan presiden. Yang paling bertanggung jawab terhadap undang-undang ini tentu saja presiden,” katanya.
Lebih lanjut ia menyebut bahwa kendali atas UU Cipta Kerja mutlak ada ditangan presiden. Menurunya presiden bisa saja membatalkan atau menunda aturan tersebut dengan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau perpu.
Jika kritik tersebut dialamatkan ke DPR atau parpol, ia menilai hal tersebut akan merepotkan. Sebab partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi.
“Jadi bukan mengarahkan demo ke parpol dong. Yang menentukan itu di Istana. Bukan parpol,” ujarnya.
Apa yang menjadi pernyataan Fadli Zon sontak menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat. Banyak pihak yang mempertanyakan kenapa kritik atas UU Cipta Kerja harus dialamtkan ke presiden saja? Sementara kita tahu betul bahwa banyak pihak yang ikut numpang kepentingan dalam pembuatan dan pengesahan UU tersebut.
Pertanyaan paling sederhana adalah, “Jadi DPR mau lepas tangan?”
Kalau Fadli Zon sebagai DPR mengatakan betgitu, jadi dirinya dan DPR yang lain mau cuci tangan begitu saja? Sangat lucu jika UU yang sejatinya adalah produk bersama antara DPR dan pemerintah, tetapi ketika publik kecewa kritik harus dilayangkan ke presiden saja.
Padahal sederhananya jika memang ada DPR yang tidak setuju dengan UU tersebut, kenapa tidak walk out saja saat pengesahan?
Tapi tenang, jangan terlalu terbawa suasana atas apa yang di ucapkan oleh Fadli Zon. Tentu masih lekat dalam ingatan kita tatkala ia mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararya Agustus lalu. Bintang tanda jasa tersebut diraihnya lantaran selama ini kritiknya dianggap memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara.
Bahkan saya masih ingat betul bahwa saat itu Fadli Zon juga sempat berkelakar bahwa kritik-kritinya terhadap pemerintahan Jokowi memilik andil besar dan memang selalu diakui oleh pemerintah.
“Berarti kritik itu diakui Pemerintah, makanya kalau mau banyak penghargaan banyak-banyaklah kritik,” kelakarnya.
Makanya, jangan terlalu terbawa suasana kalau Fadli Zon melontarkan statemen yang sensasional. Sejatinya ia hanya berusaha tetap berada pada posnya sebagai ahli kritik atas kinerja pemerintah saja.
Sudahlah, Pak Fadli Zon emang gitu orangnya..
