Usulan Lockdown dan Blundernya Kebijakan Pemerintah

ANGKA kasus positif corona, kian hari semakin tidak menunjukkan ke arah kurva yang melandai. Hingga kini angka persebarannya justru semakin mengalami kenaikan, alhasil lockdown dinilai beberapa kalangan sebagai solusi paling masuk akal.

Berbagai kritik pedas terhadap penanganan covid-19 di Indonesia seolah menjadi tamparan keras bagi pemerintah Indonesia. Berbagai kalangan pun menyebut bahwa pemerintah gagal dalam hal penanganan pandemi corona yang kian hari semakin gila.

Berdasarkan data, Indonesia memang masuk dalam daftar negara yang belum berhasil melandaikan kurva persebaran covid-19. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan jumlah kasus positif corona dengan 184.286 kasus, namun menempati peringkat pertama negara dengan korban meninggal terbanyak dengan 7.750 korban jiwa.

Update mengenai corona di Indonesia, kian hari justru semakin menunjukkan fakta menghawatirkan. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Indonesia telah mencatat rekor penambahan kasus harian, yakni 3.622 kasus dalam sehari.

Berkenaan dengan hal tersebut, Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono pun turut bersuara. Menurutnya, lockdown dapat dipilih sebagai salah satu solusi paling masuk akal untuk mengatasi angka persebaran corona tersebut.

“Kasusnya sudah lebih 180 ribu, yang harusnya dilakukan adalah lockdown, PSBB ketat. Semua moda transportasi disetop, kecuali transportasi untuk logistik makanan,” ungkapnya.

Menurutnya, pembatasan aktivitas akan sangat efektif dalam menekan angka persebaran selain peningkatan kapasitas tes dan pelacakan virus.  Ia menyebut bahwa pemerintah harus segara meramu aturan ketat terkait pembatasan aktivitas masyarakat.

“Seperti kita ketahui, dahulu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) pun masih gagal dalam hal menekan angka persebaran. Hal tersebut jelas disebabkan oleh longgarnya dalam urusan pendispilanan, tidak ada sangsi tegas bagi yang melanggar,” tambahnya.

Kendati penting dan mendesak, namun usul lockdown yang diajukan oleh Pandu Riono tampaknya bakal sulit untuk dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut mengingat pemerintah selama ini memang diketahui punya orientasi bercabang pada kepentingan kesehatan masyarakat sekaligus ekonomi.

Bahkan Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir juga sempat menyampaikan bahwa pemerintah tidak perlu lagi memikirkan atau memberlakukan PSBB maupun lockdown. Menurunya, kebijakan seperti itu justru akan merobohkan perekonomian negara.

Yahh, kalau sudah begini mau tidak mau jurus andalan orang jawa harus kembali dipakai, yakni “Pasrah lan nerimo ing pandum” meskipun terkadang kebijakan pemerintah justru berakhir pada kata “Blunder”.

About Post Author

Redaksi Samin News

Seputar Informasi Masyarakat Independen
Previous post Dinas Sosial Merasa Belum Pernah Diajak Bahas Produk Komoditas untuk BSNT
Next post Akses Jalan di Kawasan Kolam Tambat Kapal Sudah Dibeton Rigid
Social profiles