BST Tahap Pertama di Pati 25.488 Telah Disalurkan

    0
    29
    Kepala Kantor Pos Pati Gerardio di kantornya.

    SAMIN-NEWS.com, PATI – Kantor Pos Pati telah menyalurkan ke 25.488 Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap I (pertama) dari Kementrian Sosial (Kemensos).  Namun, belum semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengambil BST tersebut pada pihak yang bersangkutan, yakni kantor Pos Pati sebagai tempat yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menyalurkan salah satu bantuan dalam rangka meringankan beban dampak covid-19.

    ”BST tahap pertama yang sudah tersalur sekitar 80 persen, yang selebihnya 20 persen KPM itu yang belum diambil oleh masyarakat saat pencairan,” jelas Kepala Kantor Pos Pati Gerardio di kantornya kepada Saminnews, Rabu (17/6/2020).

    Berdasarkan 20 persen yang dia katakan itu, ada sebanyak 4.600 KPM yang masih dibiarkan. Artinya yang bersangkutan dari penerima manfaat bantuan belum mengambil. Terlepas dengan alasan apapun itu, akan tetapi, kata Gerardio, masih menunggu calon penerima untuk segera diambil digunakan manfaatnya.

    Pihaknya menambahkan, Kantor POS dalam penyalurannya sendiri sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah disampaikan oleh Kementerian Sosial. Karena, sudah diatur dan dibuat regulasinya terkait petunjuk teknis (Juknis) saat pencairan dana bantuan. Terlebih sekarang ini menghadapi wabah pandemi corona virus (covid-19).

    “Yang memberi kita kerjaan dalam kerja sama ini kan Kemensos. Dan sesuai syaratnya calon penerima harus membawa surat undangan,” katanya lebih lanjut.

    Selain itu, lebih lanjut dalam proses pencarian dana, yang bersangkutan juga membawa persyaratan yang lain. Yakni, Ketiganya meliputi surat undangan dari kantor pos, KTP, dan KK yang harus dibawa pada saat proses pengambilan bantuan, tegas Gerardio.

    Jika diwakilkan pun ada prosedur yang harus dipenuhi, yakni dengan melampirkan surat kuasa dan tetap membawa KTP atau KK yang bersangkutan.

    Sementara itu, data penerima bantuan dari Kementerian Sosial memang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini dilakukan agar tak terjadi tumpang tindih bantuan terhadap program lain, sehingga data penerima bantuan setiap program pun telah dibedakan.yang bersangkutan.