SAMIN-NEWS.com, PATI – Pemasangan tiang jaringan listrik PLN sampai teraliri daya dan siap menyala, semua dilakukan serta dibiayai sendiri oleh Zaenal Musyafak dengan menelan biaya tidak kurang dari Rp 500 juta. Sebab, jumlah tiang/pal listrik yang terpasang seluruhnya tidak kurang dari 30 batang, tapi untuk travo yang terpasang di perempatan kandang ayam dibiayai oleh pemilik usaha peternakan itu.

Sedangkan pemasangan tiang listrik sebanyak itu, bukan dimulai dari depan lorong masuk lokasi kpmplek LI, di pinggir jalan raya Pati-Kudus, melainkan dimulai dari ujung depan kompleks Kampung Baru (KB). Dari lokasi tersebut hingga perempatan kandang ayam, dari pantuaan terdapat 10 batang tiang, masing-masing berjarak 50 meter, sehingga panjang jaringan yang terpasang adalah 500 meter.

Sementara dari perempatan tersebut ke selatan kemudian belok ke timur sampai kompleks LI dan lokasi bangunan milik yang bersangkutan, jumlah tiang yang terpasang sebanyak 21 batang atau lebih dari 1.000 meter. Jaringan listrik itulah yang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan pewakafan lahan dan bangunan bersebelahan dengan LI, untuk pondok pesantren.

Hal itu dibenarkan Zaenal Musyafak, ketika ditanya berkait hal itu, Sabtu (27/November) 2021 tadi pagi, sehingga salah jika listrik tersebut dimanfaatkan oleh penghuni kompleks LI karena sepengetahuannya selama ini para penghuni di kompleks itu menggunakan penerangan listrik dari genset. ”Akan tetapi daya listrik yang kami gunakan dalam upaya persiapan tersebut, sekarang sudah dimatikan oleh pihak PLN, sehingga tempat kami bila malam pun gelap gulita, karena listrik kompleks juga sudah lama mati,”ujarnya.

Jika pihaknya harus memasang jaringan listrik PLN dengan biaya sendiri, lanjutnya, karena langkah awal sebagai persiapan melepas lahan dan bangunan untuk diwakapkan tersebut, adalah persiapan pembuatan kandang kambing. Tujuannya, agar para santri setelah berada di pondok ini bisa belajar beternak kambing, dan juga belajar bercocok tanam atau menekuni juga pertanian, karena ia juga mempunyai lahan persawahan baik dari hasul pembelian sendiri maupun persewaan.

Dengan jaringan listrik, ia juga menggagas akan memproduksi pakan ternak dari bahan kulit dan pongkol ketela yang didatangkan dari lampung dicampur dengan pongkol tebu. Pakan itu cocok untuk ternak kambing dan sapi, karena sudah ada peternak besar di Dukuh Jagan, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo yang memproduksi pakan itu.

Akan tetapi gagasan dan rencana besar itu tinggal gagasan, karena belum sempat kesampaian, pihaknya mendapat surat peringatan (SP) kedua dari pihak yang berkompeten, meskipun saat SP pertama  ia tidak masuk dalam daftar, karena memang tidak membuka usaha prostitusi. ”Karena itu, harus mempersiapkan diri, termasuk mengajukan permohonan surat kepada Pak Bupati, untuk diberi kesempatan bisa membongkar bangunan ini satu tahun mendatang,”paparnya.

Ditanya dalam kesempatan terpisah berkait SP kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, H Ahmad Faizal ST MT, membenarkan bahwa yang bersangkutan memang menerima SP tersebut. Karena itu, masih ada kesempatan untuk mengajukann permohonan karena masih akan terbit SP ketiga.

Hanya saja permasalahannya, lokasi itu sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati 2010 -2030. ”Di sisi lain, jika mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2019, tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, maka loksai itu adalah untuk keperluan tersebut,”tandasnya.

SAMIN-NEWS.com, BERHASIL dihubungi Samin News (SN), pemilik bangunan di luar kompleks prostitusi Lorong Indah (LI) di Desa/Kecamatan Margorejo yang sudah ditutup pihak berwenang, Zaenal Musafak, sebenarnya baru pulang dari Lasem. Selama ini yang bersangkutan memang berada di wilayah Kabupaten Rembang tersebut, karena membantu seorang kiai untuk mendirikan Ponpes dan sekolah, di Binangun.

Sedangkan dia sendiri sudah empat tahun mendirikan Ponpes Putri, di Desa Bremi, Kecamatan Gembong, dan dua Ponpes Putra, di Desa Glagak, Kecamatan Dawe, Kudus. Akan tetapi, semua ponpes tersebut masing-masing sudah ada yang mengelola, sehingga saat ada pihak yang meminta bantuan untuk mendirikan ponpes dan juga tempat pendidikan, maka hal tersebut tentu tak bisa ditolak.

Apalagi, paparnya, rencana untuk mewakafkan lahan dan bangunan miliknya yang bersebelahan atau berbatasan dengan LI, akhirnya gagal ikut ”katut aradan.” Sebab, datangnya surat peringatan (SP) kedua agar penghuni dan pemilik bangunan di kompleks LI harus membongkar bangunan tersebut, ternyata pihaknya juga ikut masuk daftar di dalamnya, meskipun pada SP pertama tidak ada.

Akan tetapi, menghadapi kondisi tersebut, pihaknya tetap akan patuh sehingga akhirnya mengirim surat permohonan kepada Bupati, yaitu mohon penangguhan pembongkaran rumah/tempat usaha karaoke. ”Hal itu mengingat kami belum punya biaya/kesulitan keuangan di masa pandemi Covid-19 sekarang ini,”tandasnya.

Jika permohonan itu disetujui, lanjutnya, ia pun akan membongkar sendiri  bangunan miliknya tapi minta waktu selama 12 bulan, sampai benar-benar siap biayanya. Di sisi lain, semua material bangunan tersebut dari atap genteng, kerangka atap yang semua dari kayu bangkirai, dan juga pintu maupun jendelanya masih bagus, sehingga bisa diwakafkan.

Memang benar, semula akan diwakafkan baik lahan maupun bangunannya secara utuh, tapi jika sudah demikian apa yang hendak diwakafkan. Jika tidak harus dibongkar, paling tidak fasilitas bangunan yang sudah ada itu tinggal menambah pembangunan masjid dan ruang kelas untuk belajar para santri, mengingat tempat praktek beternak memelihara kambing juga sudah disiapkan.

Demikian pula, tambahnya, praktek belajar bercocok tanam juga tersedia lahan cukup luas, baik di samping dan belakang bangunan. Jika masih kurang, ia pun mempunyai lahan yang banyak disewa dari kalangan petani yang harganya masih terjangkau, sehingga dari menanam padi meskipun sering diserang hama tikus dan  burung, ternyata masih bisa digunakan untuk memberi makan para santri yang ada dipondok Bermi dan Glagah.

Menjawab pertanyaan, bagaimana dengan para pemilik bangunan di kompleks LI, Zaenal Musafak menegaskan pihaknya tidak mencampuri. “Sebab, kalau LI belum bisa ditutup, maka sudah pasti kami belum bisa mewakafkan lahan dan bangunan ini untuk pondok pesantren, atau untuk kepentingan tempat kebaikan lainnya, seperti Gedung Islamic Center,”imbuhnya.

Karena menjadi bagian dari pihak yang harus menerima SP kedua, untuk menutup dan membongkar bangunan miliknya, maka ia akan menunggu sampai turunnya SP ketiga. Jika itu dimulai berlaku tanggal 1 s/d 31 Desember, maka pihaknya pun bersiap-siap menempuh jalur hukum dulu melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga menggugat secara perdata atas kerugian sebagai dampak terjadinya pembongkaran.

Relawaan pengacara sudah siap, tinggal menunggu waktu paling lambat sepuluh hari sebelum batas akhir berlakunya SP ketiga itu. ”Kami sadar kecil sekali kemungkinan bisa memenangkan baik gugatan ke PTUN maupun gugatan perdata, tapi untuk jalur hukum yang disebut terakhir jika kalah di peradilan tingkat pertama kami akan banding, dan jika kalah lagi adalah menempuh kasasi,”imbuhnya.