“Sementara ini iya (guru) SD masih kurang, dan (guru) SMP juga masih kurang,” ujar Winarto saat menghadiri kegiatan IHT di SMP Negeri 4 Pati, beberapa hari lalu.

Dia membeberkan bahwa berbicara mengenai jumlah tenaga kependidikan, maka selanjutnya akan dihadapkan pada tiga hal, yaitu cukup, pensiun dan terakhir mutasi. Ketiganya adalah menggambarkan bagaimana kondisi pengajar di Kabupaten Pati.

Winarto menyampaikan kondisi cukup pada hari ini, namun belum tentu tidak untuk esok hari. Senada dengan cukup sekarang bukan cukup seminggu yang akan datang. Hanya saja, dirinya tak hafal berapa persis jumlah kekurangan guru di Pati.

“Tetapi kalau kekurangannya sendiri itu data tepatnya ada di DTK. Data itu dinamis dipengaruhi kebetulan (misalnya) pensiun banyak,” ujar Kepala Disdikbud.

Pihaknya mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah mengajukan kepada pemerintah pusat soal pengakuan penambahan tenaga pendidikan melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ada ratusan PPPK formasi guru yang telah disetujui pusat pada tahun ini untuk segera dibuka.

“Kekurangan itu terus digerus pemerintah daerah. Seperti tahun ini kita mendapat tambahan 500 guru PPPK. 500 formasi itu sudah disetujui tinggal pelaksanaan,” pungkasnya.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri dan membuka kegiatan In House Training (IHT) di Aula SMP Negeri 4 Pati, Selasa  (8/8/2023). Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah bapak ibu guru SMP setempat. Winarto mengapresiasi IHT yang dilaksanakan internal SMP tersebut.

“Kami dari Disdik apresiasi baik program baru maupun lam. karena bapak ibu guru perlu penyegaran, perlu peningkatan kompetensi. Apalagi ini menyangkut kurikulum merdeka,” katanya didampingi Kepala SMP N 4 Pati, Mulyono.

Dia menyatakan kurikulum merdeka harus dipahami serta dikuasai dengan baik. Sebagai contoh, kata dia bahwa bapak ibu guru mendapat amanah untuk membentuk kelas yang bahagia, anak-anak senang. Maka untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan suatu keterampilan.

Winarto juga mengingatkan pendidik penting memiliki kompetensi menggugah kesadaran siswa. Sebab, menurutnya siswa harus secara sadar bahwa harus memahami ilmu yang disampaikan dari guru.

“Sehingga ini menjadi jawaban bapak ibu guru dibekali agar bisa membuat media pembelajaran yang interaktif. Di kelas anak-anak diam karena takut tapi mengikuti dengan senang hati. Dan mengikuti karena kebutuha,” jelasnya.

Di samping itu, Winarto menambahkan program-program yang dilakukan oleh satuan pendidikan harus didasarkan pada konsep perencanaan matang yang mengacu pada by data. Sehingga harapannya akan menghasilkan mutu pembelajaran yang berkuasa.

“Apa yang dilakukan sekolah itu harus berdasar pada perencanaan berbasis data (PBD). Data diambil dari rapot mutu pendidikan yang dilalui dengan Asesmen Nasional itu. Itu muncul apakah literasinya sudah standar atau belum,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Winarto saat menghadiri acara peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) di Pendopo Kabupaten Pati. Dirinya menyebut pendidikan non formal saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat.

“Pendidikan non formal dipandang sebelah mata, padahal sejatinya adalah pendidikan yang sangat penting utamanya termasuk PAUD. Sebab itu fundamen bagi anak untuk pendidikan berikutnya,” ujar Winarto, Sabtu (19/11/2022).

Menurutnya, pendidikan non formal tak kalah pentingnya dengan pendidikan formal. Itu dilihat dari kacamata tujuan pendidikan, tergantung dari lembaga fungsinya masing-masing.

Winarto menjelaskan hari aksara ini sebagai momen untuk memperingati serta mengingatkan terhadap pentingnya kemampuan pemahaman literasi guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dia menuturkan literasi Indonesia berada di urutan ketiga dari bawah di dunia.

“Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar kita memahami pentingnya pendidikan non formal bersama yang lain (formal) untuk membentuk manusia yang berkualitas,” bebernya.

Kemudian, lanjut dia tujuannya yaitu memberi motivasi para kepala instansi pendidikan non formal, dan gurunya agar berkreasi, terus melakukan inovasi menjadikan lembaga yang berkualitas.

Sebagai informasi, tema peringatan HAI kali ini yaitu Transformasi Literasi dalam Konteks Merdeka Belajar melalui Pendidikan Non Formal. Acara ini juga dimeriahkan pentas tari, panggung musik, booth bahan bacaan buku, hingga lapak UMKM.

Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan panggung musik, booth lapak UMKM, SKB Pati, LKP Melati, LKP Sistha Sari, LKP Alverna, TBM Kedai Pustaka, LKP Tazkiya Juwana, PKBM se-Kawedanan Tayu dengan jumlah 11 stand.

Acara seremoni dilaksanakan di Pendopo, setelah itu Kepala Disdikbud beranjak ke halaman pendopo membuka acara secara simbolis dengan pelepasan Burung Merpati.

HAI diperingati tiap tahunnya pada tanggal 8 September, adapun kali ini mengusung tema Transformasi Literasi dalam Konteks Merdeka Belajar melalui Pendidikan Non Formal. Momen ini memberi perhatian kita semua terhadap pentingnya literasi pada dunia pendidikan non formal untuk membangun peradaban manusia.

Kepala Disdikbud Winarto mengatakan, tema tersebut mendorong agar kemampuan literasi serta numerasi anak didik harus ditingkatkan. Apalagi dengan sistem pendidikan nasional Indonesia, peran pendidikan non formal tak kalah pentingnya untuk melahirkan bakat-bakat setiap anak.

“Kami harap tidak hanya jadi jargon semata, tetapi agar diimplementasikan pendidikan yang mampu membentuk talenta. Tolong anak-anak diberikan layanan berkualitas,” pinta Winarto dalam sambutannya.

Selain itu, dirinya meminta bagi pendamping serta guru-guru pengajar untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar pancasila. Dengan begitu, nantinya anak didik mempunyai pondasi kokoh serta berkarakter dan tujuan pendidikan nasional tercapai.

“Tanamkan bagi anak-anak untuk beriman bertaqwa, berpikir kritis, menamakan daya kreatif tinggi, gotong royong, mandiri serta tanamkan kebhinekaan. Jika diterapkan visi pendidikan akan tercapai yaitu Indonesia maju, berdaulat, berdikari,” jelasnya.

Sebagai informasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati resmi menerapkan kebijakan uji coba lima hari kerja sejak Senin 10 s/d 31 Oktober 2022. Ini ditujukan agar pelayanan pemerintah daerah sama dengan terhadap pelayanan yang diterapkan di daerah lain di provinsi Jawa Tengah.

“Penerapan lima hari untuk pelajar belum diterapkan, begitu juga dengan ASN di SD SMP belum juga karena masih menerapkan enam hari,” kata Winarto dalam rekamannya yang ditulis, Jumat (14/10/2022).

Pihaknya menyatakan belum ada rencana lima hari kerja diterapkan di satuan pendidikan. Sebab untuk saat ini masih fokus pelayanan di tingkat OPD.

“Uji coba lima hari kerja berlaku bagi pegawai OPD dan Dikbud juga mulai kemarin hari Senin. Apakah ke depannya di sekolah akan menerapkan lima hari kerja itu kita menunggu kebijakan dari pemerintah daerah,” sambungnya.

Lebih lanjut, menurutnya uji coba lima hari ini ada penyesuaian yang dilakukannya. Yakni mulai dari waktu kerja, mulai absen, kapan selesai absen, hingga penyesuaian pakaian dinas yang dikenakan harus disesuaikan.

Selain itu, kata dia termasuk yang disesuaikan adalah menyikapi beban kerja yang sebelumnya lima hari beralih lima hari kerja bisa selesai. Karena, waktu pulang sampai sore, maka pelayanan yang ada di Dikbud tetap bisa dimaksimalkan.

“Uji coba lima hari kerja tidak berpengaruh terhadap pelayanan Dikbud, karena jamnya bertambah (sampai sore), kita juga sudah sosialisasikan ke sekolah-sekolah kami melayani sampai dengan pukul 15.30 WIB. Dengan kebijakan yang baru ini bisa disesuaikan dan hingga kini tidak ada masalah,” pungkasnya.