Warung itu digunakan untuk tempat prostitusi dan terkadang menjadi tujuan mereka yang berplesiran. Pembongkaran itu dilakukan pada 12 Juni kemarin yang melibatkan unsur dari Satpol PP Jawa Tengah, Satpol PP Pati, Bina Marga wilayah Pati, Forkopimcam Margorejo, TNI-Polri hingga tokoh agama.

Pembongkaran warung yang berdiri di atas lahan milik Pemprov itu tidak hanya berkait dengan persoalan kegiatan prostitusi. Melainkan ada rencana pembangunan drainase oleh pihak berwenang.

“Pembongkaran itu kebetulan di wilayah Margorejo. Asalnya itu kan aset milik pemerintah. Itu kan dari bina marga sendiri wong katanya mau dibangun untuk drainase,” kata Camat Margorejo, Aglis Mulyana, Kamis (13/7/2023).

Sehingga, tempat lain di wilayah itu yang diduga menjadi tempat serupa belum ada rencana penindakan. Beda halnya dengan tindakan setahun sebelumnya, pemerintah juga mengambil tindakan kawasan Lorong Indah (LI) diratakan dengan tanah.

“Kalau yang belakang di Pasar Wage belum ada rencana tindakan,” singkat Aglis.

Diketahui, petugas gabungan membongkar sejumlah 26 warung di Margorejo itu. Pembongkaran tersebut setelah melalui sejumlah tahapan baik sosialisasi dengan pelaku usaha, pemberian surat teguran, pertama hingga ketiga untuk dilakukan pembongkaran mandiri. Tetapi sampai batas waktu yang ditetapkan pemilik belum menyelesai, hingga akhirnya petugas mengambil langkah tegas.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakda) Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Tubayanu mengatakan dari puluhan warung di sekitar kawasan tersebut, ada di antaranya yang sudah dibongkar secara mandiri oleh pemilik.

“Dari 26 warung, awal sampai dengan hari ini sudah ada 7 yang membongkar secara mandiri. Jadi tersisa 19 yang masih berdiri,” katanya saat melayangkan SP ke-3, Senin (5/6/2023).

Sebelumnya Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati mengeluarkan SP ke-1 diberikan tanggal 22 Mei 2023 yang berisi permintaan pembongkaran warung secara mandiri. Berikutnya di tanggal 30 Mei diberikan SP ke-2.

Selanjutnya sesuai prosedur diberikan lagi SP ke-3 kalinya. Dia menjelaskan SP ke- 3 ini diberikan dengan jangka waktu selama kurun 3 hari berakhir sampai tanggal 8 Juni.

Sementara Sekdes Margorejo Rusmanto menambahkan, warung di atas lahan Pemprov Jateng itu diklaim dikelola oleh warga Margorejo. Kemudian warung warung tersebut disewakan, sehingga banyak juga penyewa warung yang bukan berasal dari warga sekitar. Melainkan ada juga dari luar daerah.

“Warung ini memang awal pemiliknya ada orang Margorejo, tetapi perkembangan waktu disewakan. Secara umum mereka sudah terima (pembongkaran). mereka paham kepemilikannya ini jalan milik provinsi sehingga mau tidak mau harus menerima,” jelasnya.

Berdasarkan pengamatan di lokasi, sejumlah bangunan sudah dilakukan pembongkaran. Warung-warung tersebut menyediakan bilik yang diduga disediakan untuk ngamar transaksi hingga eksekusi. Di lokasi terlihat sejumlah sisa material bangunan, mulai dari bambu, meja, kursi, hingga kasur.

Selain warung, bangunan Pospam milik aparat keamanan juga turut dibongkar. Pospam ini dulunya digunakan sebagai pos pengamanan dan pengawasan penertiban prostitusi di kawasan Lorong Indah (LI) dan Kampung Baru (KB). Artinya sampai saat ini sudah ada 6 bangunan yang dibongkar.

Berdasarkan keterangan isi surat SP yang ditempel di warung tersebut, disebutkan ada 26 warung yang rencananya akan ditertibkan. Karena telah melanggar aturan mendirikan bangunan liar di atas lahan milik Dinas PU Bina Marga Jateng.