Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berencana akan membangun TPA di wilayah Pati bagian selatan. Lahan milik Perhutani rencananya oleh DLH diminta sejumlah luas tertentu untuk keperluan pembangunan lahan TPA.

“Saya setuju rencana DLH meminta lahan Perhutani untuk pembangunan pembuatan sampah di sana. Akan kami dukung, karena ini upaya penanganan sampah di wilayah selatan,” ujar anggota DPRD Pati, Warsiti belum lama ini.

Kondisi sampah di wilayah selatan menurutnya penting dilakukan penataan. Sebab, dia yang juga berasal dari wilayah selatan itu menyebutkan sampah banyak yang dibuang sembarangan, baik di tepi jalan hingga sungai.

“Sampah di Pati Selatan banyak yang dibuang di pinggir jalan dan di tepi sungai. Itu tidak bagus dan bisa menimbulkan lingkungan tercemar. pencemaran. Jadi, kalau mau dibangunkan saya senang kalau itu dilakukan,” terang dia.

Di sisi lain, anggota Komisi A tersebut sudah selayaknya pemerintah hadir untuk mengurai permasalahan sampah. Dengan begitu lahan milik Perhutani yang notabenenya juga sebagai lembaga milik pemerintah harus memperhatikan hal ini juga.

“Tanah Perhutani itu kan juga tanah negara. Jadi kalau digunakan untuk kemaslahatan, harus disupport untuk penyediaan lahan tempat sampah,” tutup Warsiti.(Adv)

Kartu digital juga menjadi alternatif bagi masyarakat, terlebih belakangan ini terjadi kekosongan blangko KTP. Ada pertanda bahwa terbatasnya bangkok KTP elektronik itu menjadi sinyal kebijakan pemerintah untuk mendorong masyarakat bertransaksi menggunakan ktp digital.

Anggota Komisi A DPRD Pati, Warsiti menilai transisi KTP Elektronik merupakan terobosan positif yang harus dikembangkan. Penggunaan IKD dilakukan secara bertahap, saat ini belum menyasar ke semua lapisan masyarakat.

“Diganti dengan identitas kependudukan digital (ikd) itu bisa, tetapi kemarin ada kemacetan. Ini sudah menjadi program, maka kami mendorong agar terus direalisasi. Apalagi IKD menjadi terobosan bagus bagi masyarakat,” ujar Warsiti, Kamis (20/7/2023).

Perbedaan yang cukup mencolok adalah IKD berada di genggaman. Berbeda halnya dengan KTP Elektronik berupa kartu fisik. IKD diterapkan akan mempermudah pelayanan masyarakat. Sehingga pihaknya mendorong agar IKD segera menjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Penerapan ikd bagi dewan sudah, itu bisa mengganti ktp fisik. Nah pada akhirnya kan berkembang untuk masyarakat umum. Bisa saja ini diprogram oleh Pusat sedemikian rupa (blangko kosong), karena pusat pinginnya kan pelayanan mudah. Agar bisa mengakses dengan mudah,” jelasnya.

Menurutnya identitas kependudukan itu bukan sebagai dasar pelayanan. Akan tetapi sebagai dasar untuk melayani segala sesuatu. Dia mencontohkan bagi masyarakat hendak mengurus sesuatu harus memakai KTP dan Kartu Keluarga (KK).(Adv)