Ketua DPC Partai Gerindra, Hardi mengatakan pihaknya baru bisa mengumumkan siapa yang nantinya bakal menjadi calon setelah pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg). Sebab, kata dia, patokannya adalah hasil dari Pileg.

“Mengenai (calon Pilkada) itu harus dibarengi dengan hasil Pileg 2024. Nanti hasil Pileg itu seperti apa bisa mengajukan calon patokannya setelah Pileg,” kata Hardi dalam rekamannya yang ditulis Kamis (15/9/2022).

“Artinya nanti kalau Gerinda mendapatkan 10 kursi berarti Partai Gerinda bisa mengusung calon Bupati maupun Wakil Bupati. Karena untuk mengusulkan calon itu minimal harus mempunyai kursi 10 legislatif,” sambung dia yang juga sebagai Wakil Ketua II DPRD Pati ini.

Pasalnya, partai yang bisa mengusulkan calon Bupati dan wakil Bupati batasannya adalah minimal mempunyai 10 kursi di DPRD. Jika tak memenuhi itu, maka partai harus menggandeng partai lain yaitu berkoalisi menentukan pasangan calon.

Kendati begitu, dia mengaku bahwa Gerinda telah mengantongi nama-nama kader yang siap maju Pilkada 2024 mendatang. Akan tetapi, menurut Hardi jika dimunculkan sekarang merupakan tindakan yang tidak etis.

Lebih lanjut dia mengatakan adapun prosedurnya, yaitu pertama calon melamar ke Partai Gerinda. Setelah itu berkas tersebut dikirim ke DPD, lantas dari nama-nama tersebut akan dibahas bersama dengan ketua DPC Gerinda Pati.

“Pimpinan di provinsi itu meminta agar daerah jangan dulu menyampaikan ke media, baik elektronik, cetak, online. Akan tetapi untuk RI 1 kami jelas mengusung Pak Prabowo,” tutup Hardi (adv)

“Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) itu belum selesai. Masih dibahas ditingkat Pansus itu nanti yang menindaklanjuti,” kata Wakil Ketua II DPRD Pati, H Hardi, Jumat (11/3/2022).

Menurutnya, pembahasan Raperda TJSLP harus segera diselesaikan. Pasalnya ketika berlarut akan berdampak pada molornya pengesahan dari Raperda menjadi Perda. Ia menyebut selama kurun waktu tiga bulan dari bulan ini ditarget sudah selesai dibahas (Pansus).

“Itu secepatnya akan ditindaklanjuti lah ya, karena Raperda yang sudah direncanakan gak boleh ditunda. Di sisi lain lain Raperda TJSLP itu inisiatif Dewan juga harus bisa selesai tahun ini,” Hardi menjelaskan.

Sebelumnya pembahasan Raperda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Pati ini belum terdapat satu suara soal kesepakatan antara legislatif dengan jajaran eksekutif. Akibatnya pembahasan diperpanjang, padahal pembahasan raperda itu sudah berjalan lebih dari satu tahun.

Belum ada kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif ini lantaran terkendala kaitan batas minimal besaran TJSLP. Pihak eksekutif minta tidak ada batasan minimal. Sementara di sisi lain dewan tetap mengusulkan ada batas minimal besaran TJSLP dari keuntungan bersih.

Sedangkan dalam Raperda TJSLP tersebut, DPRD Kabupaten Pati mengusulkan 1-1,5 persen yang nantinya agar digunakan untuk kepentingan warga sekitar, baik mulai bidang pendidikan hingga lingkungan.(adv)

SAMIN-NEWS.com, PATI – Wakil Ketua II DPRD Pati, H. Hardi membantu masyarakat Desa Koripandiyo, Kecamatan Gabus memperbaiki tanggul jebol. Secara khusus, pihaknya mendatangkan tanah untuk dijadikan sebagai penyangga sementara tanggul jebol tersebut.

Lantas, pihaknya turut berjibaku dengan masyarakat setempat gotong royong memperbaiki tanggul. Dampak jebolnya tanggul di Desa Koripandiyo itu airnya menggenangi dan merusak area persawahan khususnya tanaman padi.

“Sudah tiga hari ini masyarakat gotong royong sejak tanggul jebol itu. Ini kami bantu grosok secara pribadi untuk dijadikan garit,” kata Hardi, Jumat (10/12/2021).

Ia menyebutkan masyarakat berharap tanggul jebol bisa segera teratasi. Terlebih untuk saat ini tengah masuk musim hujan ketika tidak cepat diatasi maka banjir akan limpas ke area persawahan kembali dan memengaruhi gagal panen tanaman padi.

Untuk membantu mengatasi tanggul jebol, pihaknya  telah menghubungi BPBD setempat, namun dari BPBD Pati masih berkonsultasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Termasuk di antaranya di lokasi kejadian didatangkan dua alat berat, masing-masing dari Kodim dan BBWS.

“Mengatasi tanggul wajib menggunakan (urukan) tanah, kalau tidak maka tidak bisa. Ini sifatnya hanya sebagai tanggul sementara,” Hardi menjelaskan.

Termasuk di titik tikungan, harus dibuat bronjong. Artinya agar air tidak langsung melimpas di persawahan. Di sisi lain, bronjong dari batu besar dan diikat tali besi ini agar kuat menahan arus air tidak menggerus tanah yang dilalui.

Pihaknya mendorong semua anggotanya dari Fraksi Gerindra di masing-masing wilayah Kabupaten Pati untuk membantu meringankan masyarakat saat tertimpa musibah. Di antaranya, kata dia memantau dan terjun, utamanya di saat musim penghujan.

Hal ini ia sampaikan saat meninjau proses vaksinasi di Puskesmas Kayen, Senin (9/8/2021).

“Saat ini hoaks mengenai vaksin begitu santer di masyarakat, mulai dari yang meyebut vaksin meyebabkan kematian, kelumpuhan dan sebagainya,” tutur Hardi kepada Samin News.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mempercayai beragam informasi palsu tentang vaksin Covid-19.

“Jangan sampai berita atau kabar hoaks justru mengahambat kita untuk mencapai herd immunity (kekebalan kelompok),” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jika memang ada efek samping setelah menerima dosis vaksinasi, hal tersebut tentu sebuah hal yang wajar.

“Kalau setelah divaksin merasa sedikit pegal atau yang lainnya, itu tentu hal yang wajar. Bayi saja setelah divaksin biasanya juga sedikit demam,” ujarnya mencontohkan.

Diakhir kesempatan, Hardi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Pati mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan yang berlaku.