Wakil Ketua I DPRD Pati, H Hardi menekankan bahwa kehadiran KPK pada hari Rabu lalu memberikan kepastian hukum bagi jajaran eksekutif. Hal ini menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk tidak menunda lagi program-program yang telah disusun bersama legislatif demi kepentingan masyarakat luas.

“Ini nanti akan kami dorong agar pembangunan yang sudah direncanakan segera dilaksanakan. Karena KPK sudah oke, yang penting dalam pembangunan itu sesuai alur atau sesuai yang sudah direncanakan oleh DPRD bersama eksekutif,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Meski pembangunan didorong untuk segera dimulai, ia mengingatkan bahwa setiap tahapan harus dilalui dengan cermat. Proses persiapan mulai dari pengadaan material, penyusunan nota kesepahaman (MoU), hingga penunjukan pelaksana proyek harus dilakukan secara profesional tanpa melompati prosedur yang ada.

Fokus pembangunan saat ini masih diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Selain akses jalan dan jembatan, perhatian khusus juga diberikan pada sarana penunjang di sektor pendidikan dan pertanian guna mendongkrak roda perekonomian daerah.

“Infrastruktur yang perlu dibutuhkan seperti pendidikan juga tetap didorong untuk berjalan, termasuk pertanian dan lain sebagainya. Yang penting ini untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati,” tambahnya.

Hardi berharap dengan dimulainya pembangunan ini, iklim ekonomi di Pati akan semakin membaik dan menciptakan lapangan kerja baru. Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proyek agar hasilnya dapat dinikmati secara maksimal dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adalah kunci terciptanya Pati yang aman dan tentram. Dengan transparansi yang dikawal oleh KPK, diharapkan pembangunan di Kabupaten Pati dapat berjalan bersih dan bebas dari praktik penyimpangan.