Itu disampaikan Plt Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati, Hasto Utomo, belum lama ini. Menurutnya banyak ruas jalan kondisinya rusak yang dikeluhkan oleh masyarakat.

“Yang menjadi sorotan belum tercover atau tertangani saat ini titik-titik krusial antar kecamatan yang dikeluhkan masyarakat. Intinya jalan rusak sudah kita usulkan termasuk Beketel-Maitan yang dulu ambrol di Purwokerto itu diusulkan ke bantuan keuangan provinsi tahun depan,” kata dia.

Dirinya menyebut kerusakan jalan diusulkan agar menerima Bankeu provinsi tahun depan itu merupakan alternatif yang tidak bisa dicover oleh pemerintah daerah.

Kemudian, kata dia yang diusulkan yaitu jalan Bringinwareng di Kecamatan Winong dan Sukoharjo-Ngurensiti di Kecamatan Wedarijaksa. Jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah.

“Yang Sukoharjo-Ngurensiti itu kami usulkan Rp 1 miliar, karena di sana kerusakannya cukup parah dan panjang. Kemudian (kami usulkan) jalan Bumirejo-JLS (Jalan Lingkar Selatan) dan jalan Pakis-Gunungwungkal,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, semua perbaikan jalan di Kabupaten Pati tidak mungkin dibiayai dari APBD daerah. Pasalnya, jelas hal itu membutuhkan anggaran sangat tinggi berbanding dengan kemampuan anggaran yang terbatas. Di samping itu, anggaran daerah tentunya dibagi secara merata.

“Berkaitan dengan nominal tinggi, kemampuan anggaran kita otomatis ndak mampu. Karena yang membutuhkan kerusakan jalan kita banyak, jadi kita bagi. Tidak bisa kita fokuskan hanya ke satu titik. Sebab nanti pada iri,” bebernya.

“Kemampuan kita APBD paling Rp 1 sampai 2 miliar (per titik) kita bagi biar merata. Tidak bisa dipusatkan hanya satu titik seperti jalan Beketel-Maitan itu misalnya,” pungkasnya.

DPUTR Pati itu mengusulkan sebanyak 13 ruas jalan daerah kepada pemerintah pusat pada Februari lalu kepada pemerintah pusat melalui Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Jawa Tengah. Tetapi usulan jalan itu menunggu cek kemampuan fiskal atau pengelolaan anggaran dari sektor pajak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Informasi terakhir yang kami terima dari BBPJN soal usulan perbaikan jalan Inpres Kabupaten Pati tinggal menunggu cek kemampuan fiskal dari Kemenkeu,” kata Plt Kabid Bina Marga pada DPUTR Pati, Hasto Utomo, Kamis (6/7/2023).

Dia menjelaskan program nasional itu pada Selasa kemarin juga dibahas dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi V DPR RI dengan Kemenpupr serta kementerian terkait. Olehnya, diharap dalam waktu dekat ada kejelasan realisasi pekerjaan konstruksi tersebut.

“Kemungkinan minggu-minggu ini sudah ada informasi. Karena targetnya, menurut Balai Jalan (BBPJN) kalau lolos cek kemampuan fiskal dari Kemenkeu akhir Juli sudah terkontrak,” sebutnya.

Sebelumnya, Hasto juga mengungkapkan dari 13 usulan ruas jalan itu, 7 di antaranya diverifikasi pemerintah pusat masuk sebagai longlist atau prioritas yang akan lolos.

“Pertimbangannya adalah kerusakan jalan tersebut 7 titik ruas jalan sebagai prioritas karena kondisinya cukup parah, yaitu adanya imbas dari kemacetan pantura kemarin,” terang Hasto

Untuk diketahui 7 titik jalan prioritas bakal diperbaiki itu antaranya Jaken-Batangan, Jaken batas Kabupaten Blora, Jaken-Jakenan, Gabus-Winong, Gabus-Tambakromo, Pati-Gabus, serta Pati-Gembong.